Wakil Kepala Daerah Diusulkan dari PNS

Wakil kepala daerah dalam setiap pilkada diusulkan berasala dari unsure Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut disampaikan sebagai salah satu antisipasi dari berbagai konflik yag kerap terjadi antara kepala daerah dengan wakilnya pasca pilkada berlangsung.
“Pecah kongsi di pilgub, pilgub, dan pilwalkot itu biasa karena pasangan itu dicalonkan oleh parpol yang berbeda, dan satunya mereka karena dipaksa oleh situasi dan kondisi politik yang memang pragmatis. Misalnya, karena kekurangan jumlah kursi DPRD sebagai syarat pencalonan dengan visi, misi, dan ideology politik yang berbeda pula,” kata Anggota Komite I DPD RI Dani Anwar di Jakarta, Rabu (13/3).
Karena itu perlu dibuat terobosan- terobosan baru dengan merevisi UU Pilkada misalnya pemenang pemilu legislative itu secara otomatis sebagai pemenang eksekutif, agar pada proses kesinambungan pembangunnan. Sebab, bagaimana pun bila tak bersesuaian jalan politiknya, maka pecah kongsi tak bisa di hindari.
“Apalagi terjadi dua komando dalam pemerintahan daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya, kubu-kubuan, maka inilah yang menghambat pembangunan di daerah,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan berharap RUU Pilkada dapat diselesaikan pada April 2014 mendatang. Menurutnya, isu-isu krusial yang muncul antara lain soal sitem pilkada, cara pemilihan antara satu paket dan nonpaket, syarat-syarat pencalonan kepala daerah tak boleh ada dinasti-keluarga, pilkada serentak, penyelesaian pilkada oleh MK atau MA, dana pilkada dari APBD atau APBN langsung.
“Khusus dana ini mengingat KPUD merupakan satu kesatuan dengan KPU Pusat, maka sebaiknya dari APBN,” kata Djoan. Pemerintah juga mengusulkan agar pilkada dilakukan dengan system mono eksekutif, yaitu hanya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, karena amanat konstisusi hanya pilpres yang langsung satu paket. Sejauh itu, wakil diperlukan hanya bagi daerah-daerah yang penduduknya padat, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan kota-kota besar, tak perlu wakil dan cukup dibanru oleh sekretaris daerah (Sekda).
“Yang berbeda dengan DPD hanya wakil itu ditunjuk oleh Kemendagri bukan oleh kepala daerah terpilih, untuk menghindari politisasi birokrasi. Dengan begitu, diharapkan bisa mengakhiri terjadinya pecah kongsi di pemerintah daerah,” kata Djohan.
Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan tak ada jaminan seorang pasangan kepala daerah tak akan pecah kongsi. Baik dari satu parpol maupun berbeda parpol, karena pada prinsipnya setiap orang mempunyai kepentingan dan ideology politik yang berbeda pula.
“Itu sudah terjadi sejak masa Bung Karno dan Bung Hatta, SBY-JK dan lain-lain, yang terbukti pecah kongsi di tengah atau akhir jabatan. Parpol pun pasti menolak PNS menjadi wakil kepala daerah,” ujarnya.
(Sumber : Jurnal Nasional, 14 Maret 2013)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s