DPRD bukan DPR RI

Daerah otonomi (atau disebut saja, daerah) merupakan bagian yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang pemerintahan daerah mendefenisikan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Dalam kerangka itu, pemerintahan daerah dimaknai sebagai subsistem dari pemerintahan nasional, sehingga kebijakan daerah sedianya harus sinkron dan sinergi dengan kebijakan nasional.

Kebijakan daerah yang lahir dari DPRD salah satunya adalah Perda. Tak ayal kemudian, Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Inilah hal yang fundamental perbedaan DPR dengan DPRD. DPR dalam membuat peraturan mengakomodasi kepentingan politik anggotanya dan kepentingan sosilogis (masyarakat secara nasional). Sedangkan DPRD dalam membuat peraturan baik peraturan yang berlaku internal DPRD maupun untuk kepentingan masyarakat daerah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tidak mengabaikan kekhasan dan kepentingan umum masyarakat daerah.

Perbedaan substantif lainnya, DPR RI dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya semata-mata berlandaskan atau berpedoman pada undang-undang, sedangkan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dam wewenangnya selain berdasarkan undang-undang juga harus berpedoman pada kebijakan operasional berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah sebagai tatanan, patokan, dasar, dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. NSPK yang dimaksud dapat berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri/lembaga tinggi lainnya. Oleh karena otonomi daerah tidak bersifat absolut dan pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional.

Selain muatan materi produk yang lahir dari kedua lembaga legislatif tersebut berbeda, perbedaan yang cukup signifikan juga diaspek tata cara pembahasan peraturan maupun anggaran.
Ada beberapa DPRD yang mempunyai model pembahasan rancangan Perda dan rancangan APBD menyesuaikan model pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan APBN di DPR RI.

Pembahasan rancangan APBD di salah satu DPRD dilakukan oleh Badan Anggaran. Demikian Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah. Namun, ada juga DPRD yang melakukan pembahasan rancangan APBD maupun pembahasan rancangan Perda melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Bab IX Pasal 81 s.d Pasal 88 PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam ketentuan tersebut pembahasan rancangan APBD sebagai pembahasan rancangan Perda meliputi :

  1. Penjelasan Kepala Daerah
  2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
  3. Jawaban/Tanggapan Kepala Daerah
  4. Rapat Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus
  5. Laporan Rapat Gabungan Komisi/Panitia Khusus
  6. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD
  7. Pendapat/Sambutan Kepala Daerah.

Sementara DPRD yang menyesuaikan model pemabahasan seyogyanya DPR RI, jenis Rapat Gabungan Komisi[1], diabaikan.

Tugas dan wewenang alat-alat kelengkapan DPR telah terurai dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Walaupun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sama, namun tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD berpedoman pada PP No. 16 tahun  2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan UU No. 27 tahun 2009, Komisi DPR diberi peran dalam pembentukan undang-undang mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Bandingkan dengan tugas Komisi DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 49 PP No. 16 tahun 2010 dalam pembentukan peraturan daerah adalah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya, Badan Legislasi DPR menurut Pasal 102 huruf f UU No. 27 tahun 2009 diberi peran melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah. Tugas ini tidak  diberikan pada di Badan Legislasi Daerah DPRD. Dengan demikian, Badan Legislasi Daerah DPRD tidak dapat melakukan pengubahan, dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah, melainkan hal ini dilakukan dalam rapat gabungan komisi/rapat panitia khusus.

Begitupula dalam membahas anggaran. Dalam pembahasan anggaran, Komisi DPR berdasar Pasal 96 ayat (2) UU No. 27 tahun 2009 diberi peran meliputi:

  1. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk ungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  4. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  5. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  6. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
  7. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.

Sedangkan tugas Badan Anggaran DPR menurut ketentuan Pasal 107 UU No. 27 tahun 2009, meliputi :

  1. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
  2. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
  3. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
  4. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
  5. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
  6. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi serta anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi.

Bandingkan dengan tugas Komisi DPRD sebagaimana PP No. 16 tahun 2010 tidak secara spesiifik memberikan peran Komisi DPRD untuk melakukan pembahasan anggaran. Begitupula tugas Badan Anggaran DPRD berdasarkan Pasal 55 PP No. 16 tahun 2010 meliputi :

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Dengan demikian DPRD bukanlah DPR RI. Alat kelengkapan seperti Komisi, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang maupun rancangan anggaran (APBN) diberi tugas khusus dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran. Namun, tidak demikian alat kelengkapan DPRD seperti Komisi, Badan Anggaran, serta Badan Legislasi Daerah dalam pembahasan raperda maupun rancangan anggaran (APBD).

Kondisi ini dapat dianggap sebagai situasional, mengingat keanggotaan DPR RI yang jumlahnya 560 orang, sedang keanggotaan DPRD paling banyak 100 orang atau rata-rata dibawah 100 orang. Jadi memang tidak efektif jika pembahasan anggaran atau undang-undang dimaksimalkan dalam Rapat Gabungan Komisi. Sedangkan DPRD dengan keanggotaan dibawah 100 orang, cukup efektif pembahasan rancangan Perda maupun rancangan APBD dimaksimalkan dalam Rapat Gabungan Komisi.

Jika model pembahasan di DPR RI diterapkan di DPRD, maka ada sebagian anggota DPRD yang tidak terakomodasi haknya untuk menyampaikan usul pendapat maupun mengajukan pertanyaan dalam pembahasan rancangan APBD maupun pembahasan rancangan Perda. Anggota DPRD yang tidak tergabung dalam Badan Anggaran, tidak dapat menyampaikan usul pendapat maupun mengajukan pertanyaan saat pembahasan rancangan APBD, dan ini tentu saja mengebiri kinerjanya secara personal dalam memperjuangkan hak-hak/kebutuhan aspirasi konstituennya.

Begitupula anggota DPRD yang tidak tergabung dalam Badan Legislasi Daerah, tidak dapat menyampaikan pernyataan, pertanyaan, maupun usulnya saat pembahasan Raperda. Tentu mekanisme DPR jika diterapkan di DPRD dapat merugikan eksistensi anggota DPRD yang dapat juga mempengaruhi substansi Perda ataupun APBD.

Rapat Gabungan Komisi-lah, forum konstitusional bagi anggota DPRD menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun usul baik pada saat pembahasan RAPBD maupun pembahasan Raperda.


[1] Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (9) PP No. 16 tahun 2010, Rapat Gabungan Komisi merupakan salah satu dari 15 jenis-jenis rapat DPRD. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi. Tandai permalink.

2 Balasan ke DPRD bukan DPR RI

  1. Masyuk Barangtu berkata:

    salam kenal…
    saya ketua fraksi demokrat dprd kota dumai.
    numpang lewat sekalian tanya ya buk..??!
    saya tertarik membaca tulisan ibu terkait mekanisme pembahasan dan penetapan perda tentang apbd. dan memang kami akui bhw kami kondisi sdm kami sebagai legislator didaerah ternyata berbanding terbalik dengan semangat dan euforia pemekaran daerah.
    Terkait mekanisme penyusunan perda APBD, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ke ibu, antara lain;
    1) diawali dengan penyampaian KU APBD oleh kepala daerah hingga permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dalam penyusunan perda apbd melewati berapa kali rapat paripurna?
    2) ada istilah klasik “ketokpalu” yang hingga saat ini telah “melembaga” dan menjadi kebiasaan yang susah utk dirubah, dalam hal ini propinsi riau secara keseluruhan. yang mana arti dr istilah tsb adalah apbd telah disetujui. menurut kebiasaan selama ini, bahwa pembahasan anggaran telah berakhir/ selesai dengan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama RAPBD antara KDH dengan pimpinan DPRD. setelah memasuki tahun ke 3 sy duduk didewan, sy masih sulit saya menerima kebiasaan tsb krn menurut sy masih ada beberapa tahapan lagi setelah penandatanganan berita acara persetujuan bersama tsb. msh ada tahapan evaluasi dan penetapan perda APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur (utk apbd 2013 mengacu permendagri 37/2012). Pertanyaan saya, apakah perda APBD yg dalam proses penyusunannya tdk sampai pada tahap ditetapkan tersebut bs dikatakan cacat hukum atau tidak memiliki ketetetapan hukum? bagaimana implikasinya thd perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD manakala perda APBD tahun anggaran tsb tdk pernah DITETAPKAN. Trims berat ats balasannya Buk.

    • Ade Suerani berkata:

      Ketuk palu itu dalam rangka apa, pak? Kalau Paripurna persetujuan, bahkan dengan penandatangan kesepakatan bersama pun, perda APBD belum bisa dilaksanakan. Jadi memang ada beberapa Perda yang memiliki pengecualian, tidak serta merta begitu mendapatkan persetujuan DPRD, bisa ditetapkan kepala daerah untuk dilaksankan. Perda-perda dimaksud yakni : APBD, RPJMD/PD, Tata Ruang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda-perda ini bisa ditetapkan dan dilaksanakan setelah ada hasil evaluasi dan klarifikasi dari Menteri DN untuk perda provinsi atau Gubernur untuk perda kab. kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

      Untuk APBD Provinsi, Menteri melakukan evaluasi dan hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Mendagri ttg hasil-hasil evaluasi…, keputusan tsb kemudian ditindaklanjuti Banggar dan TAPD Provinsi, untuk dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil-hasil evaluasi.

      Dalam kurun waktu kurang dari 7 hari setelah keputusan menteri diterima, Pemda Provinsi kemudian menyampaikan kembali ke Menteri hasil penyempurnaan TAPD dengan Banggar untuk dilakukan klarifikasi. Dalam hal ini gubernur sudah boleh menetapkan Perda bersangkutan.
      Namun jika tidak dilakukan penyempurnaan, atau hasil evaluasi menteri tidak ditindaklanjuti dan gubernur tetap menetapkan APBD tsb, mendagri dapat membatalkan perda bersangkutan, sekaligus menetapkan pemberlakukan Pagu APBD TA sebelumnya/APBD TA berjalan.

      Untuk hasil-hasil evaluasi yang ditinkdalnjuti, Menteri melakukan klarifikasi, dan apabila hasil klarifikasi sudah sesuai, menteri menerbitkan surat pernyataan sudah sesuai, namun apabila tidak sesuai, menteri dapat membatalkan perda APBD dimaksud, sekaligus menetapkan Pagu APBD TA sebelumnya/TA berjalan.

      Hal yang sama untuk perda APBD Kab. Kota, evaluasi dan klarifikasi dilakukan oleh gubernur provinsi bersangkutan, dan penyempurnaannya dilakukan Banggar dan TAPD Kab Kota bersangkutan. Selengkapnya, bapak bisa baca Permdnagri No. 53 tahun 2011 ttg pedoman pembentukan produk hukum daerah.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s