Otonomi Daerah Jangan Jebak Pengusaha Masuk Penjara

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA- Ketua Panja Revisi UU Pemerintahan Daerah, Chotibul Umam Wiranu, menegaskan seharusnya pengusaha tidak bisa dipersalahkan karena memberi bantuan dana kepada seorang bupati, apalagi bupati yang hendak maju lagi dalam pemilu kada.
Seperti yang terjadi dalam kasus Buol, semestinya pengusaha Hartati Murdaya tidak dipersalahkan karena posisinya sebagai pihak yang dimintai dana.
Jika Hartati dinyatakan bersalah dikhawatirkan ke depan akan menjadi jurisprudensi sehingga akan banyak pengusaha masuk penjara gara-gara memberi bantuan pada seorang bupati, apalagi setiap menjelang pelaksanaan pemilu kada.
Menurut Chotibul Umam, aparat hukum KPK dan hakim Tipikor hendaknya waspada agar jangan asal mentersangkakan pengusaha, karena dalam kasus-kasus seperti ini biasanya kepala daerah dalam posisi yang full-power sehingga pengusaha tidak punya kekuatan untuk menghindar ketika seorang bupati meminta dana.
“Sekarang aparat KPK harus lebih jeli, tidak boleh asal menjadikan seseorang sebagai tersangka. Biasanya kepala daerah sangat full-power, maka pengusaha tidak punya kekuatan untuk menghindar, dan pada akhirnya pengusaha sangat rawan untuk dikriminalisasi,” kata Chotibul Umam Wiranu dalam dialog publik dengan mengambil tema “Otonomi Daerah atau Desentralisasi Korupsi?” di Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Dialog publik “Otonomi Daerah atau Desentralisasi Korupsi?” yang dihadiri pengusaha Haryadi Sukamdani, Chotibul Umam Wiranu, dan Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi.
Menurut Chotibul Umam, sistem otonomi daerah yang berlangsung sekarang ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan cenderung melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat, termasuk merugikan kalangan investor. Oleh karena itu sudah saatnya dilakukan perbaikan.
Dikatakan, memang tipis beda antara penyuapan dengan pemerasan. Itu memang salah satu konsekuensi pemilihan langsung di era otonomi daerah. Ongkos politik pemilihan langsung sangat tinggi maka menghasilkan pemimpin yang tidak terbaik, tapi pemimpin yang paling kaya, paling nakal, dan yang belum tentu punya integritas.
“Dalam kasus Buol, menurut saya Hartati secara hukum tidak bisa dipersalahkan, karena posisinya sebagai pihak yang dimintai dana. Kalau dia dihukum nanti jadi jurisprudensi dan ke depan akan semakin banyak pengusaha masuk penjara karena diminta dana oleh kepala daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama pengusaha Haryadi Sukamdani menyatakan bahwa di era desentralisasi saat ini ada tiga jenis korupsi yang melibatkan kepala daerah, yakni korupsi yang terkait dengan pembobolan APBD, korupsi yang terkait dengan perijinan usaha dan perijinan investasi, serta korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Khusus korupsi yang terkait dengan perizinan usaha dan investasi adalah hal yang paling memberatkan bagi perkembangan investasi di Indonesia.
“Ada pengusaha yang memang diperas. Dia mau melakukan usaha tapi ijin dan lain-lain memerlukan biaya, ada juga pengusaha yang sudah berusaha lalu diganggu,” katanya.
Dalam kasus Buol pengusaha Hartati Murdaya telah membuka perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantation (HIP) sejak 18 tahun lalu, dan tahun 2012 Bupati Buol meminta dana kepada perusahaan tersebut. Saat ini kasusnya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.
“Yang sangat kita khawatirkan adalah pengusaha yang diganggu ini. Jadi bukan hanya korupsinya yang kita khawatirkan, tapi pembiaran ini juga parah. Ini sinyal sangat buruk bagi dunia usaha,” katanya.
Menurut Haryadi Sukamdani, ada kecenderungan pengusagha yang bersih dan produktif justru dijadikan obyek pemerasan, dan sebaliknya pengusaha yang trouble maker justru dapat tempat.
“Ini tidak sehat, yang biang kerok justru dibiarkan. Ini harusnya ada keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menanggapi bahwa banyak kasus pemekaran daerah didasari niat jahat, yakni mencari kekuasaan. Kekuasaan itu kemudian dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Nah, dalam prkatik ini yang menjadi korban adalah APBD dan pengusaha.
“Kalau daerah yang miskin dan tidak punya potensi ekonomi mereka mengutak-atik APBD, sedangkan di daerag yang potensi ekonominya baik, mereka menekan pengusaha. Ini memang praktik yang tidak sehat dan harus diperbaiki,” kata Adhie.
Menurutnya, otonomi daerah model ini harus diperbaiki. Jangan lagi otonomi dimaknai sekedar mencari pemimpin. Tapi harus rakyat harus diajarkan untuk memilih pemimpin yang integritasnya baik.
“Kalau pemimpinya berintegritas, maka rakyat untung. Kebal disuap dan tidak bisa ditekan-tekan. Pemimpin model ini akan menguntungkan rakyat, termasuk pengusaha karena semua berjalan sesuai dengan koridor yang benar,” tegasnya.

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s