Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi dalam menetapkan prioritas pembangunan secara mandiri. Pada intinya, melalui otonomi dan desentralisasi fiskal akan dapat memeratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan menurut potensi masing-masing daerah.

Menurut Dr. Harry Azhar Azis, MA, anggota Komisi XI DPR RI, desentralisasi adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat (public services closer to the people). Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan umum yang lebih baik dan proses keputusan publik lebih demokratis dirasakan langsung oleh rakyat. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak (taxing power), dan Dewan Perwakilan dipilih rakyat, Kepala Daerah dipilih langsung rakyat, dan dalam hal tertentu transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU 33/ 2004 (sebelumnya UU No. 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sistem perimbangan keuangan tentang sumber-sumber pendanaan daerah guna mendukung penyelenggaraan Desentralisasi.

Dalam implementasinya, relasi Pusat dan Daerah masih “dihantui” problematika pengelolaan keuangan yang rumit dan akut. Tata perundang-undangan dan aturan yang kompleks dan acapkali belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan semakin memperburuk sistem desentralisasi fiskal itu.

Salah satu ekses negatif desentralisasi fiskal tersebut adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum akibat pelaksaaan tata kelola keuangan yang salah. Kementerian Dalam Negeri mencatat, 173 pimpinan daerah terlibat kejahatan kerah putih sejak tahun 2004-2012. Jumlah ini 37 persen dari total kepala daerah yang dipilih langsung. Dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi Hukum dan Kepolisian, Yahdil Abdi Harahap, SH, MH, mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan para kepala daerah harus berurusan dengan hukum. Di antaranya ketidaksiapan mental dan kapabilitas seorang kepala daerah. Kepala daerah itu rendah pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi sangat kurang. Ketidak mengertian sistem pengelolaan keuangan daerah, hingga masalah deal politik. Kemudian, banyak calon kepala daerah setelah terpilih, lantas berpikir bagaimana cara mengembalikan modal pemilu kada meski harus menabrak berbagai aturan hukum berlaku.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, pasca otonomi daerah, kekuasaan negara telah terdesentralisasi seluas-luasnya ke daerah. Konsekuensinya, kekuasaan fiskal yang turut didesentralisasi ke daerah berpengaruh terhadap semakin besarnya aliran keuangan negara ke daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Ichsanuddin Noorsy, ketiga unsur keuangan daerah tersebut merupakan komponen pendapatan daerah yang terpenting sebagai bagian dari dana perimbangan. Jika mencermati sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagian besar dana perimbangan tersebut diserahkan kembali ke daerah sebagai pendapatan daerah. Namun dia berpendapat, besarnya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut ternyata belum berjalan secara sinergis dengan upaya membangun sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menyebutkan bahwa sekitar 80–90 persen kepala daerah terjerat kasus korupsi di berbagai daerah.

Apakah memang ada kaitan langsung antara desentralisasi fiskal dengan kecenderungan korupsi tersebut? Bambang Suprayitno dalam tesisnya tentang “Desentralisasi Fiskal Dan Korupsi: Fakta Dalam Otonomi Daerah di Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi, artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal daerah tersebut maka meningkatkan korupsi pada daerah yang bersangkutan.

Tesis Bambang Suprayitno di atas diperkuat oleh pernyataan Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana. Dia memaparkan setidaknya ada sekitar 18 modus yang digunakan kepala daerah dalam mengkorupsi uang negara.

Pertama, pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.

Kedua, pengusaha mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang atau jasa dinaikkan kemudian selisihnya dibagikan.

Ketiga, adalah panitia pengadaan barang membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak.

Keempat, yakni kepala daerah atau pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti fiktif.

Kelima, memerintahkan bawahannya menggunakan dana daerah untuk kepentingan pribadi koleganya atau untuk kepentinfan diri sendiri, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran itu dengan menggunakan bukti fiktif, bahkan menggunakan bukti yang kegiatannya fiktif juga.

Keenam, kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

Ketujuh, pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset pemda dan melakukan mark down atas aset pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha rekanan.

Kedelapan, di mana kepala daerah menerima sejumlah uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

Kesembilan, kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Kesepuluh, kepala daerah membuka nomor rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) dengan maksud untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

Kesebelas, kepala daerah meminta atau menerima jasa giro atau tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

Kedua belas, kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ketiga belas, kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.

Keempat belas, kepala daerah, keluarga atau kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga mark up.

Kelima belas, kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.

Keenam belas, di mana kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK).

Ketujuh belas, kepala daerah memberikan dana kepada DPRD setempat dalam proses penyusunan APBD.

Kedelapan belas, kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Dengan demikian, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terkait erat dengan merebaknya tindakan korupsi yang melibatkan berbagai kepala daerah. Tata aturan perundangan yang belum jelas dan berlubang-lubang memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mencuri uang rakyat dengan wewenang yang dimilikinya di era otonomi daerah saat ini. Berbagai modus korupsi dilakukan secara sistematis dan terencana. Untuk itu, perlu segera dilakukan penataan tata kelola keuangan secara komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi praktek-praktek yang korup di daerah.

sumber : otdanews.com

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s