Gabung Daerah Otonom yang Gagal

Otonomi daerah (otda) yang diberlakukan di Indonesia merupakan antitesis dari pola hubungan Orde Baru, yakni dominasi dan sentralisasi kebijakan pusat terhadap daerah terasa kuat.
Bagi Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, otda sejatinya merupakan medan interaksi baru untuk penataan ulang hubungan. Namun, setelah 12 tahun, otda belum beranjak dari tempat semula dan masih berada di zona tansisi. Berikut wawancara dengan Endi di kantornya di Jakarta, Kamis.
BAGAIMANA EVALUASI PELAKSANAAN OTDA SEJAUH INI?
Kalau melihat perjalanan 12 tahun ini, sejumlah pencapaian patut diapresiasi. Namun, masih banyak sumbatan besar. Hingga hari ini, dominasi pemerintah pusat atas daerah masih kuat dan membuat hubungan pusat dan daerah bermasalah.
Pusat tidak percaya kepada daerah dan menganggap daerah kebablasan mempraktikkan otda. Daerah tidak percaya pusat yang menerapkan otonomi setengah hati. Melepas kepala tapi memegang ekornya. Distrust (ketidakpercayaan) pusat dan daerah masih terjadi hingga sekarang dan membuat kita selalu mengubah regulasi. Ketidakpercayaan pusat-daerah belum terbangun solid.
Otda sebenarnya mengandung dua tahapan, yakni transisi desentralisasi dan konsolidasi desentralisasi. Tahapan transisi adalah masa bongkar pasang aturan dengan agenda penguat kelembagaan, pengaturan kewenangan, hubungan kewenangan, dan pemekaran. Normalanya, setelah 10 tahun, transisi selesai. Tahun 2010 ke sini, kita seharusnya tidak banyak bicara soal ini. Tapi nyatanya, di tahun 2012, kita masih bicara soal penataan kelembagaan, hubungan kewenangan, dan merevisi undang-undang pemerintahan daerah. Kiita sebenarnya mesih macet di zona transisi. Tidak bergerak kemana-mana. Kita masih sibuk dengan agenda transisi yang intrumentalis.
Muara otonomi untuk sejahterakan rakyat belum tercapai?
Harus diakui otonomi yang berlaku saat ini masih otonomi pemerintahan, belum sampai pada otonomi masyarakat atau daerahnya. Muara otonomi adalah demokratisasi dan kesejahteraan. Kalau berbicara soal itu, rasanya masih jauh panggang dari api. Publik belum merasakan manfaat otda dan bahkan masyarakat malah terpinggirkan. Patut dipertanyakan apakah otda pas untuk mencapai demokrasi dan kesejahteraan. Problem yang dihadapirelatif sama dengan sebelum otda.
Ada peningkatan dari sebelumnya, itu pasti. Tapi, Otda sebagai pilihan seharusnya menjanjikan hasil yang lebih tinggi. Perlu diingat, anggaran yang dikerahkan ke daerah cukup besar, sekitar 31 persen dari anggaran atau sekitar Rp 518 triliun di tahun 2012. Idealnya, otda memberdayakan warga. Tapi yang terjadi, demokrasi dibajak elite lokal, bahkan muncul oligarki kekuasaan di daerah.
Terkait persoalan distrust, bagaimana solusinya?
Otonomi itu pilihan politik yang dibangun berdasarkan kosensus. Tidak bisa pemerintah pusat menjalankan tata kelola seperti sekarang dan bekerja sepihak. Otonomi seakan-akan merupakan kebaikan hati pemerintah pusat sehingga tidak aad dialog. Contoh kasus, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang menuai pelonjakan sejumlah daerah menarik dikaji. Cara pemerintah pusat mengelola kebijakan masih sama dengan zaman Orba yang sentralistis dan sepihak.
Distrust menjadi problem mendasar dalam perjalanan 12 tahun otda. Kita mau berotonomi, tapi cara yang dilakukan masih sama, sentralistis, pusat dan daerah perlu mambangun kepercayaan. Kedua belah pihak harus sama-sama sadar, pilihan otonomi itu merupakan pilihan yang harus dibangun berdasarkan konsensus bersama. Memang sumber kewenangan itu pusat, tetapi tidak lantas merancang kebijakan sepihak dan menugaskan daerah untuk melaksanakan.
NKRI memang simpulnya. Tetapi, dalam memanajemen pemerintah selalu ada cara untuk membangun relasi yang lebih berkeseimbangan dan setara dengan dasar kepercayaan. Selain itu, perlu kosistensi, koordinasi, dan sinkronisasi. Momentum revisi UU Pemda harus jadi titik tolak untuk konsisten pada pilihan.
Solusi berikutnya adalah kepemimpinan. Dalam otonomi, yang lebih mengemuka Mentri Dalam Negeri ketimbang Presiden. Padahal, ini kebijakan nasional yang dimandatkan sebagai agenda penting reformasi. Agenda ini menuntut penanganan di posisi puncak, yakni Presiden. Ketegasan Presiden mengoordinasi berbagai pihak yang ada, terutama intensasi horizontal dipusat, jelas diperlukan. Kalau kepemimpinannya kuat, dia bisa memerintahkan menteri duduk bersama menyelesaikan tumpang tindih atutan dalam otda.
Apa solusi bagi persoalan relasi pemda dengan masyarakat?
Ketika desentralisasi masih sebatas pengalihan kewenangan pusat ke daerah, pemda merasa mempunyai kekuasaan besar juga. Pemda budayanya masih sama, budaya kekuasaan. Pemda masi memersepsikan diri sebagai penguasa ketimbang pelayanan publik. Yang terjadi relasi yang timpang.
Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang kuat, tetapi fiskal terbagi habis untuk anggaran birokrasi. Belanja modal sedikit. Sejak awal perencanaan, libatkan pemangku kepentinangan. Beralih dari cara pandang penguasa kepelayanan publik.
Bagaimana melihat pemekaran dengan hasil 524 daerha?
Pemekaran daerah telah dievaluasi pusat. Namun, hasil evaluasi itu belum dimanfaatkan untuk dasar pengambilan kebijakan. Tidak jelas juga daerah-daerah di zona gagal itu mau diapakan. Jika masih bisa diberikan penguatan, berikan pendamping intensif. Namun, jika tidak bisa diapa-apakan lagi karena memang daerah itu sulit hidup, ya dilikuidasi, penggabungan.
Penggabungan itu perlu untuk memberi pesan ke daerah, pemekaran itu tidak bebas. Daerah tetap dalam pengawasan sehingga kalau gagal bukan tidak mungkin untuk dilikuidasi dan digabungkan. Pusat dan daerah tidak boleh main-main dengan usulan pemekaran.
Sebenarnya kita punya memontum, yakni sejak 2009 tidak ada pemekaran karena ada moratorium. Namun, kita tidak mampu memanfaatkan moratorium untuk menata daerah yang gagal. Moratorium lewat begitu saja dan sekarang 19 daerah sudah antre diproses lagi.
Kedepan harus selektif betul dalam membuka keran pemekaran daerah baru. Pusat berhitung benar, kalau mau mekar pertimbangkan dampaknya kedepan. Usulan pemekaran lakukan satu pintu malalui filter Kementrian Dalam Negeri. Jangan seperti sekarang di tiga pintu, yakni DPD, DPR, dan mendakri.
Daerah yang dianggap berhasil silakan dilanjutkan terjadi daerah otonom baru, daerah yang belum berhasil difasilitasi secara intensif agar maju, dan daerah yang setelah 3-5 tahun tidak bergerak kemana-mana langsung dilikuidasi. Dengan daerah transisi ini, ongkos sosial dan politiknya jauh lebih kecil ketimbang daerah langsung otonom dan dikemudian hari mesti dilikuidasi.

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s