Ketua DPD: Politik Uang Gagalkan Otonomi Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otonomi Daerah adalah kata kunci sekaligus merupakan “obat mujarab” bagi percepatan pewujudan kemakmuran daerah yang terabaikan selama era sebelumnya. Namun realitasnya, setelah 11 tahun berlalu (2001-2012), pencapaian tujuan Otda masih jauh dari harapan.
“Setidaknya, dua indikator menjelaskan hal itu. Pertama, kualitas pelayanan publik masih rendah. Baru sekitar 10% dari 524 daerah (33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota) yang secara relatif mampu melakukan pelayanan publik dengan baik. Kedua, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi, masing-masing sekitar 31,02 juta dan 8,59 juta jiwa (BPS, 2010),” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman, Rabu (15/8/2012).
Menurut Irman, salah satu persoalan yang diidentifikasi antara lain komitmen politik para elite yang kurang terlihat dalam keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ini jelas terlihat, misalnya, dari komposisi APBD yang lebih banyak tersedot untuk dana rutin atau untuk membiayai birokrasi (sekitar 70%) ketimbang pelayanan publik.
Bahkan, ada sejumlah daerah yang persentase dana rutinnya mencapai 83%. Karenanya, sejauh ini pelaksanaan Otda cenderung menjadi ajang perebutan kue pembangunan di antara para elite daerah. Kecenderungan tersebut juga terlihat dari fenomena munculnya daerah-daerah otonom baru.
Selama periode 1999-2010, jumlahnya mencapai 205 buah (7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota). Pemekaran daerah dipandang sebagai langkah percepatan pewujudan kesejahteraan rakyat.
“Pemekaran daerah sekaligus menjadi jalan pintas dan saluran formal untuk daerah mendapatkan porsi dana pembangunan yang datang dari pusat. Daerah otonom baru dalam praktek kurang mampu membangun kreativitas untuk menggali pendapatan dan memperkuat earning power daerah,” katanya.
Bahkan, pada akhirnya daerah otonom baru cenderung membebani APBN dan melahirkan daerah-daerah tertinggal baru. Di sisi lain, pemekaran merupakan bagian dari aktualisasi politik Otda yang secara normatif tercantum dalam UU. Dalam hal ini perlu ada keseimbangan untuk perspektif kebijakan pemekaran wilayah.
Pada gambaran sekarang, kesulitan dan kelemahan dalam implementasi Otda, banyak dikaitkan dengan buruknya kualitas Pilkada. Padahal, kebijakan desentralisasi yang lahir di era 1998 tak memasukkan agenda Pilkada langsung sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah.
“Pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kekuatan daerah dalam ber-otonomi yaitu dengan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara otonom,” katanya.
Namun dalam pelaksanaannya, umum diketahui, pelaksanaan pilkada sejak 2005 sarat dengan politik uang. Keadaan ini jelas menyulitkan munculnya kepemimpinan yang genuine, memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Politik uang telah merusak banyak hal, termasuk rusaknya sistem dan fungsi birokrasi. Dengan kondisi demikian, maka akan sulit diharapkan terjadinya proses deepening democracy (pendalaman demokrasi).
“Pentingnya sinergi dan kerja sama yang baik di antara para elite politik dan birokrasi pemerintahan merupakan hal mutlak bagi suksesnya pelaksanaan Otda. Demikian juga sinergi dan kerja sama yang baik antara pemimpin dan rakyat. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, diharapkan dapat tercipta terobosan-terobosan yang berarti dalam mewujudkan tujuan Otda,” papar Irman Gusman.

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s