Desentralisasi Harus Akomodasi Perbedaan Perlakuan Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa desentralisasi harus mengakomodasi perbedaan perlakuan tiap-tiap daerah. Pasalnya,UUD 1945 telah menjamin ke-bhinekaan Indonesia, tetapi dalam pelaksanaan bernegara, tata kelola dan manajemen yang dijalankan lebih berfokus kepada ke-ika-an (simetrisme) Indonesia.
“Buktinya, model desentralisasi belum mengadopsi prinsip desentralisasi asimetris yang mengakui keberagaman kondisi daerah yang tercermin dan diakui dalam unit-unit pemerintah daerah dengan tingkatan otonomi dan tanggung jawab yang berbeda,” kata Sultan dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis(28/6/2012).
Lebih lanjut dikatakan bahwa meskipun ruang inovasi sudah ada di dalam UU No 32 tahun 2004, tetapi hal ini tidak diikuti dengan aturan-aturan turunan. Justru aturan turunan yang ada (PP No 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun 2007) lebih fokus kepada penyeragaman dan pengungkungan terhadap keberagaman. Simetrisme menjadi tujuan utamam dengan menegasikan asimetrisme daerah.
Asimetrisme yang yang ada saat ini kata Sultan baru pada tataran pengakuan keanekaragaman kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Treatment terhadap keasimetrisan tersebut belum dilaksanakan dan belum ada desain konstitusi yang mendukung.
“Seyogyanya, ada perbedaan perlakuan (treatment) antara satu daerah dan daerah yang lain dengan mempertimbangkan keragaman potensi daerah. Ini akan membantu proses mobilisasi sumber daya daerah dan sumber daya pemerintah yang lebih efisien untuk meningkatkan masyarakat di daerah. Inilah esensi desentralisasi dan otonomi daerah yang dibangun di Indonesia pasca reformasi,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan ini, menurut Sultan, jenis-jenis otonomi yang ada di Indonesia (otonomi reguler dan otonomi khusus) menjadi bukti empiris yang bisa dijadikan dasar untuk pengadopsian konsep desentralisasi asimetris.
Selain itu, secara teoritis, ada 4 alasan pendukung yakni historis konstitusi, politis, sosial budaya dan ekonomi.
“Sejarah bergabungnya Yogyakarta dengan NKRI adalah rujukan kuat bagi proses pengadopsian model desentralisasi asimetris,” kata Sultan.
Sultan menambahkan, kebijakan desentralisasi asimetris sangat patut dipertimbangkan untuk mengurangi kecenderungan pemekaran daerah yang dianggap sebagai solusi untuk merespon kebutuhan aktualisasi kekhasan kultural, sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mampu mendorong percepatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi kekhasan di daerah.
“Juga bisa mendorong percepatan daya saing daerah berbasis pada potensi lokal, mendukung daya saing dan kesetraan antar daerah dan memperkuat otonomi substantif sebagai pilar sistem demokrasi NKRI,” jelasnya.
Oleh karena itu, apabila desentralisasi asimetris ini bisa diadopsi sebagai alternatif solusi penyempurnaan sistem desentralisasi di Indonesia yang mampu menciptakan pemerintah daerah yang stabil, kondusif dan demokratis, maka impian para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 bisa dicapai.

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s