Menimbang Kriteria Peraturan Daerah Dalam Pengajuan Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif pendapatan daerah yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Dalam struktur APBD, Pinjaman Daerah masuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah.

Dua tiga tahun terakhir ini, salah satu donatur (pemberi pinjaman) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) gencar memberikan pinjaman kepada sejumlah daerah dalam rangka penguatan keuangan daerah. Lembaga ini merupakan salah satu organ/unit dari Kementerian Keuangan RI.

Salah satu kriteria yang dipersyaratakan PIP dalam memberikan pinjaman adalah daerah harus menerbitkan peraturan daerah (Perda) terkait pinjaman dimaksud.
Kriteria ini dapat dianggap hiperbolik, mengingat kriteria menurut ketentuan Pasal 12 huruf d, Pasal 15 ayat (1) huruf a, jo Pasal 19 ayat (1) huruf a PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, (hanya) Surat Persetujuan DPRD.

Kriteria adanya Perda dapat dipahami kemungkinan kekhawatiran PIP atas kepastian alokasi pembayaran. Namun, kekhawatiran ini mestinya tidak paranoia, karena kriteria di PP No. 54/2004 tidak mensyaratkan demikian. Menerbitkan Peraturan Daerah tidaklah sama dengan menerbitkan Surat Persetujuan DPRD. Peraturan Daerah diterbitkan bukan saja setelah melalui tahapan prosedural yang panjang (sangat panjang), tetapi juga materi yang dimuat adalah benar-benar substansial. Ini berbeda dengan pembahasan Surat Persetujuan DPRD berupa Keputusan (internal) DPRD, tanpa tahapan yang panjang.

Pada kesempatan ini, saya akan menilai Perda Pinjaman yang diterbitkan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi perda pinjaman dimaksud memuat materi MoU/kesepakatan/perjanjian pinjaman antara PIP dengan Gubernur Sultra. Pendapat saya, muatan materi Perda ini telah mengabaikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengabaian asas ini ditunjukan dengan memuat materi yang tidak termasuk dalam jenis atau hierarki peraturan perundang-undangan (yakni memuat materi kesepakatan pinjaman), serta tidak mengindahkan ketentuan PP No. 54/2005.

Perlu diketahui pula, Perda merupakan salah satu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Karena sifatnya yang mengatur, maka hanya ada 2 alasan pembentukan perda, yakni 1) karena adanya kewenangan pemerintahan daerah atas bagian urusan pemerintahan; dan 2) perintah (kuasa) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ini berbeda dengan muatan materi Perda pinjaman yang materinya lebih kepada hal-hal yang disepakati antara pemberi pinjaman (PIP) dan penerima pinjaman (Kepala Daerah), sehingga sifatnya seolah-olah mengatur kewajiban daerah kepada lembaga donatur (PIP).

Selain itu, salah satu pasal dalam perda tersebut mengatur masa berlakunya pinjaman. Ini artinya, ketika pinjaman itu selesai pembayarannya (lunas) saat itu pula Perda menjadi tidak berlaku, tanpa harus dicabut sekalipun. Menjadi ironi, ketika Perda memiliki masa berlaku, yakni batal demi hukum tanpa perlu dibatalkan/dicabut. Hanya ada 2 Perda yang dibenarkan batal tanpa harus dibatalkan/dicabut, yakni Perda Rencana Jangka Panjang dan Menengah, serta Perda Anggaran Daerah (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD).

Menjadi pertanyaan, bagaimana pertimbangan Kementerian Keuangan selaku leading sector lahirnya PP No. 54/2005 yang dalam ketentuan peraturan tersebut tidak mensyaratkan perlunya Perda disetiap pengajuan pinjaman, tetapi malah melegitimasi tindakan PIP yang mempersyaratkan Perda?

Tidak ada dasar yang bisa membenarkan PIP mengajukan kriteria Perda di setiap pengajuan pinjaman daerah. Kriteria yang diajukan PIP telah bertentangan dengan ketentuan PP No. 54/2004. Demikian, semoga menjadi perhatian Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih(*).

Baca juga klik

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi dan tag , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Menimbang Kriteria Peraturan Daerah Dalam Pengajuan Pinjaman Daerah

  1. Fahmi Faisuri berkata:

    Saya setuju dengan pendapat ibu.

    • Ade Suerani berkata:

      Iya pak, karena hal ini bertentangan dengan asas legalitas, peraturan PIP bertentangan dengan PP Pinjaman Daerah, bahkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s