Membentuk Peraturan Daerah

Secara komprehensif, peraturan daerah itu dibentuk. Bukan (hanya) disusun, dibahas, ataupun ditetapkan. Membentuk peraturan daerah, berarti melakukan/proses pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Meniadakan salah satu dari keseluruhan proses diatas, berarti kita telah menciderai/melanggar peraturan perundang-undangan. Segala yang berbentuk produk hukum, mesti memperhatikan landasan formil berupa tahapan/prosedurnya, selain landasan materilnya berupa muatan materinya.

Pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuknya.

Mengabaikan salah satu (saja), dapat berdampak signifikan, kelak ketika produk hukum daerah dimaksud telah mempengaruhi atau berdampak hukum pada masyarakat. Adalah kepala daerah yang paling bertanggung jawab atas terbitnya suatu peraturan daerah, karena kepala daerah adalah pihak yang menetapkan peraturan daerah. Untuk itu, segala yang dipersyaratkan dalam membentuk peraturan daerah kiranya sebaiknya dilaksanakan, karena melaksanakannya berarti dengan sendirinya akan terpenuhi asas-asas pembentukan peraturan daerah.

Tahapan-Tahapan
Tahapan pembentukan Perda dimulai saat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Tahapan perencanaan, adalah tahap penyusunan program legislasi daerah (Prolegda). Prolegda disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Badan Legislasi Daerah mengkoordinasikan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD, dan Biro/Bagian Hukum mengkoordinasikannya di lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil pembahasannya diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD berupa Keputusan DPRD.

Tahapan penyusunan, adalah tahap perumusan materi yang dilakukan pemrakarsa. Jika rancangan Perda berasal dari kepala daerah (Pemerintah Daerah), maka penyusunannya dilakukan oleh SKPD sebagai leading sector muatan materi rancangan Perda bersangkutan. Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah kemudian melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
Jika rancangan Perda berasal dari DPRD, maka penyusunannya dilakukan oleh pemrakarsa yang dapat berasal dari anggota, komisi, atau alat kelengkapan DPRD lainnya. Badan Legislasi Daerah kemudian melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Selain menyusun rancangan Perda, pemrakarsa (Pemerintah Daerah atau DPRD), menyusun pula penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Tahapan pembahasan, adalah tahapan membahas yang dilakukan di DPRD melalui tingkat pembicaraan I dan II. Pada proses ini, selengkapnya klik.

Tahapan pengesahan atau penetapan, adalah tahap dilakukannya pengesahan atau penetapan setelah dilakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Pada tahapan ini, kepala daerah membubuhi tanda tangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama dengan DPRD. Jika tidak ditandatangani kepala daerah dalam jangka waktu tersebut, maka rancangan Perda tetap dinyatakan Sah dan wajib diundangkan.

Tahapan pengundangan, adalah tahap yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan ini dimaksudkan agar setiap orang mengetahuinya.

Tahapan penyebarluasan, adalah tahapan yang dilakukan baik pada saat Perda masih berupa rancangan, maupun setelah ditetapkan/diundangkan. Saat masih berupa rancangan Perda, penyebarluasan dilakukan oleh lembaga pemrakarsa. Dalam hal ini jika rancangan Perda berasal dari DPRD, maka penyebarluasannya dilakukan oleh DPRD. Dan jika berasal dari kepala daerah, maka penyebarluasannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Selanjutnya, saat telah ditetapkan dan diundangkan, maka penyebarluasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah yakni berupa salinan naskah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Muatan Materi
Sebagaimana ketentuan Pasal 136 UU No. 32/2004 jo Pasal 14 UU No. 12/2011, materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan “dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah” adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam PP No. 38/2007, misalnya perda (kabupaten/kota) tentang penyelenggaraan pendidikan dasar.

Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah urusan pemerintah (pusat) yang ditugaspembantuankan kepada daerah otonom, mislanya Perda tentang Pengadaan dan Pemeliharaan Jalan Negara (tugas pembantuan pemerintah ke pemerintah provinsi)

Yang dimaksud dengan “menampung kondisi khusus daerah” adalah perda dibentuk karena ada aspirasi masyarakat yang bersifat khusus yang harus diurus dan diatur agar memberikan kepastian hukum di daerah bersangkutan, misalnya Perda tentang Pembentukan Masyarakat Adat.

Yang dimaksud dengan “penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” adalah perda dibentuk karena ada perintah/kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya perda tentang pajak daerah.

Materi muatan perda bisa saja memenuhi keseluruhan unsur diatas, bisa pula salah satu dari keempat unsur diatas, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih semoga bermanfaat (*)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s