Kontradiksi UU PDRD dengan PP Pembagian Urusan

Salah satu instrumen desentralisasi fiskal adalah, adanya kebijakan taxing power yakni daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan berupa pajak dan retribusi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), walaupun kontribusi dari pajak dan retribusi belum signifikan terhadap kenaikan PAD. Ini dibuktikan dengan masih tingginya ketergantungan daerah kepada pusat melalui alokasi dana perimbangan.

Pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak yakni 4 Pajak Provinsi dan 7 Pajak Kabupaten/Kota, serta 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang terklasifikasi dalam 3 golongan retribusi.

Golongan retribusi yang dimaksud adalah : Golongan Retribusi Jasa Umum meliputi : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 6) Retribusi Pelayanan Pasar; 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Selanjutnya, Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi: 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3) Retribusi Tempat Pelelangan; 4) Retribusi Terminal; 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 7) Retribusi Rumah Potong Hewan; 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Serta Golongan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi : 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3) Retribusi Izin Gangguan; 4) Retribusi Izin Trayek; dan 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sedikit informasi diatas, yang ingin saya sampaikan adalah ada sejumlah kewenangan yang diatur dalam PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tidak diatur dalam UU No. 28/2009. Kewenangan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan jasa/pelayanan termasuk perizinan.

Satu dua hal kewenangan yang bisa saya sampaikan terkait perizinan, misalnya di bidang Komunikasi dan Informatika adalah Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang (kewenangan provinsi) dan Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen (kewenangan kabupaten/kota).

Selain itu, ada pula sejumlah perizinan dibidang Perhubungan misalnya Izin Operasi Angkutan Taksi, Izin Operasi Angkutan Pariwisata, ataupun di sub bidang Perhubungan Laut yakni Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal, Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Izin Usaha Pelayaran Rakyat dan lain sebagainya.

Hampir semua bidang/urusan yakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, terdapat sejumlah kewenangan yang berkaitan dengan perizinan ataupun pelayanan jasa, namun tidak memiliki legitimasi di UU No. 28/2009 untuk ditarik pungutan.

Bagi daerah, hal yang dilematis melaksanakan kewenangan yang diatur
dalam PP No. 38/2007 berupa pelayanan/jasa dan perizinan, sedang pungutan atasnya tidak dilegitimasi UU No. 28/2009?

Kesimpulan:
Retribusi menurut UU PDRD adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Namun, jika UU No. 28/2009 tidak mengatur sebagian pelayanan jasa atau pemberian izin sebagaimana diatur dalam PP No. 38/2007, apakah undang-undang tersebut telah menegasikan sejumlah kewenangan (penarikan pungutan) yang diatur dalam peraturan pemerintah dimaksud?

Sebab, sangat tidak memungkinkan pelayanan jasa khususnya yang berkaitan dengan perizinan, bisa maksimal, jika tidak di dukung dengan sumber pendanaan. Dan sumber pendanaan itu (hanya) berasal dari penerimaan pendapatan dimaksud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) UU No. 28/2009 yaitu bahwa “pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan”. Terima kasih. Semoga menjadi perhatian Kementerian Keuangan selaku leading sector urusan ini. (*)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s