Telaah Pajak “Reklame – Baliho”

Menjelang pemilihan umum kepala daerah Kota Kendari yang akan berlangsung tahun 2012 nanti, para kandidat mulai mensosialisasikan diri. Salah satu media yang intens digunakan adalah pemasangan tanda gambar atau Baliho dibeberapa sudut dan ruas jalan kota.

Yang menarik untuk di kaji adalah sikap Pemerintah Daerah kota Kendari yang melakukan pembongkaran/penertiban sejumlah Baliho para kandidat, sedangkan Baliho incumbent tidak demikian halnya. Alasannya, Baliho incumbent telah memperoleh izin penyelenggaraan reklame dalam arti telah membayar pajak reklame, sedang Baliho yang dibongkar diduga “ilegal”.

Dasar yang digunakan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Namun, benarkah dasar kedua peratuan perundang-undangan itu mewajibkan pemasangan baliho dikenai pajak reklame?

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 nomor urut 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancangan untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum.

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum.

Atas hal itu, telah terjadi distorsi yang substansial antara kedua peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah Kota Kendari, yakni tidak adanya frasa “dirancang untuk tujuan komersial” , pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005.

Hal ini bukan saja pelanggaran pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga berimpilkasi sosial.

Demikian halnya frasa “dirancang untuk tujuan komersial” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 nomor urut 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam pandangan atau pendapat umum dimaknai untuk kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan ekonomi, sedangkan pemasangan baliho yang dilakukan para kandidat bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk kepentingan politik, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur definisi “reklame”.

Untuk itu, tidak patut kiranya pemerintah daerah mengenakan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 18 huruf i Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 kepada para kandidat, sebagai penyelenggara reklame yang harus mengajukan permohonan izin reklame. Kecuali itu, ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Kendari untuk melakukan pembongkaran atau penertiban Baliho.

Perlu disarankan juga, agar Pemerintah Daerah Kota Kendari segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana amanah Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Demikian pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar muatan materi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (*)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s