Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur Selaku Kepala Daerah TA 2010

Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 3 Tahun 2007, bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran adalah berupa catatan-catatan strategis yang berisikan SARAN, MASUKAN, dan/atau KOREKSI terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Adapun standar pemberian rekomendasi atas LKPJ Gubernur selaku Kepala Daerah tahun 2010 adalah kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dari aspek waktu, sistimatika dan ruang lingkup materi maupun aspek substansi materi.

Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013.

Selengkapnya klik

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s