Raperda Tentang Pengadaan PNSD

Di era otonomi daerah saat ini, birokrasi memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan salah satunya. Dan kualitas pelayanan sangat ditentukan selain sistem/aturan sebagai perangkat lunak yang mengaturnya juga pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan fungsi utama birokrasi.

Sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pengadaan pegawai negeri sipil daerah yang ahli, cakap, terampil sangat menentukan kualitas fungsi utama birokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menata birokrasi melalui penataan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah sampai dengan pengangkatan pegawai negeri sipil daerah.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi utama birokrasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengadaannya perlu dilakukan secara selektif, obyektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan, melalui peraturan daerah ini.

Pengadaan dilakukan secara selektif, obyekti, dan transparan, dimaksudkan bahwa, pengadaan pegawai negeri sipil daerah ini betul-betul melalui mekanisme seleksi yang dipersyaratkan mulai dari penjaringan hingga penyaringan, baik seleksi administrasi maupun seleksi ujian tertulis, ujian lisan (wawancara) bahkan ujian keahlian/keterampilan yang obyektif, dan pengumumannya disampaikan secara transparan melalui media massa.

Pengadaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil daerah melalui suatu kajian/analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan pada saat perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah sebagai pihak yang membutuhkan pegawai melakukan suatu kajian/analisis berdasarkan standar atau pedoman yang menjadi dasar penyusunannya antara lain seperti jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan; termasuk ketersedian peralatan.

Peraturan daerah ini juga mengatur pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil daerah dan hak-hak yang diperolehnya dalam hal ini penghasilan berupa gaji sebesar 80 (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil daerah, disamping hak masa kerjanya yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.

Lihat juga materi raperda, materi penjelasan raperda dan materi lampiran raperda.

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s