Sulsel Terbaik Kedua Se-Indonesia

Sulsel mendapatkan poin 2,9605 di bawah Sulawesi Utara (Sulut) yang menempati peringkat pertama dengan poin 2,9701. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XV di Kantor Wali Kota Bogor, kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Sementara Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha sebagai penghargaan atas predikat Sulsel itu akan diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Agustus,mendatang. Upaya Pemprov Sulsel untuk memperoleh penghargaan pemerintah berkinerja terbaik di antara 33 provinsi bukan hal mudah. Sejumlah poin penilaian Tim Nasional Verifikasi Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), antara lain, pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masyarakat, reformasi birokrasi daerah, serta realisasi pembangunan di daerah.

Fokus penilaian tim antara lain pelayanan rumah sakit daerah dan kondisi ruas jalan provinsi dan nasional. Kepada SINDO di Bogor, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan,Sulsel hanya kalah dari Sulut pada penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dari sekian syarat administrasi yang harus dipenuhi. Provinsi dengan ibu kota Manado itu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tiga tahun terakhir.Sementara,Sulsel mendapat predikat pengelolaan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau setingkat di bawah WTP.

“Hanya itu yang mendongkrak poin Sulut,selebihnya Sulsel unggul dari sekian syarat administrasi yang menjadi penilaian. Jadi tahun depan, ditargetkan untuk menjadi yang terbaik di Indonesia dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya. Untuk tingkat kinerja pemerintah kabupaten, dua daerah di Sulsel juga memperoleh penghargaan yakni Kabupaten Enrekang diperingkat ke-6 dan Kabupaten Luwu Utara diperingkat ke-8. Piagam penghargaannya diterima Wakil Bupati Enrekang Nurhasan dan Bupati Luwu Utara,Arifin Junaidi.Untuk kategori kota,dari tiga kotamadya di Sulsel, tidak satu pun masuk nominasi.

Menurut Syahrul, Sulsel mendapat poin tinggi dari program pendidikan dan kesehatan gratis karena merupakan satusatunya program provinsi di seluruh Indonesia.“Apalagi, ada nilai plus dimana Sulsel menyekolahkan mahasiswa program S3 di luar negeri setiap tahun,” katanya. Syahrul menambahkan, penghargaan tersebut membuktikan, provinsi tetap kompak dengan pemerintah kabupaten/ kota di tengah bingkai otonomi daerah.Menurutnya, kepada semua bupati/wali kota ditekankan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, terdapat lima provinsi yang masuk nominasi penganugerahan dari Kemendagri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) tersebut.Tiga provinsi lain adalah Jawa Tengah, Riau, dan Lampung. Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengaku sangat gembira dengan predikat Sulsel sebagai provinsi terbaik kedua pada tahun ini. Namun, pada 2012 mendatang,Pemprov Sulsel berupaya dapat meraih peringkat pertama pada penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Mudah- mudahan kami bisa mendapatkan lagi yang lebih baik.

Sebenarnya pengelolaan penduduk 8 juta jiwa seperti di Sulsel dan 2 juta jiwa di Sulut itu berbeda.Sehingga kami berharap tahun mendatang ada kategori wilayah kecil, sedang, dan besar,”katanya. Dia mengungkapkan bahwa program kesehatan dan pendidikan gratis tetap menjadi andalan Sulsel untuk meraih penghargaan berikutnya. Namun demikian, dia mengaku bahwa implementasi kedua program itu tidak mudah. Sebab, tidak semua pemerintah tingkat kabupaten dan kota punya kemampuan untuk menyiapkan pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan membenarkan jika perbedaan peringkat antara Sulut dengan Sulsel dikarenakan kinerja pengelolaan keuangan daerah.Menurutnya, predikat WTP membuat Sulut lebih unggul dibanding Sulsel.“ Kedua provinsi nyaris sama dari hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).Hanya saja,Sulut lebih unggul dalam pengelolaan keuangan daerah karena predikatnya WTP,” jelasnya dalam konprensi pers di Kantor Wali Kota Bogor,kemarin.

Wapres: Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Wakil Presiden Boediono meminta para kepala untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.Sebab,manajemen keuangan menjadi salah satu indikator paling fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government). “Pengelolaan keuangan di daerah sangat mutlak harus dijaga setertib mungkin.

Itu landasan bagi apapun, termasuk pelayanan publik yang bermuara bagi masyarakat,” ujar Wapres dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke- 15 Otonomi Daerah (Otda) yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Jawa Barat,kemarin. Dengan sistem pengelolaan yang benar,Wapres berharap ketika di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hasilnya mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Di sisi lain,Wapres juga mengingatkan BPK agar bisa memberikan asistensi maupun saransaran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan kepada para kepala daerah. Pada kesempatan yang sama, Boediono juga memberikan ucapan selamat kepada para kepala daerah yang berhasil menyabet kriteria sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik se-Indonesia.

“Ini adalah suatu pengakuan kinerja Bapak/Ibu dalam melayani masyarakat,” ujar pejabat kelahiran Blitar,Jawa Timur,ini. Menurut dia,penilaian yang dilakukan Kemendagri sudah komprehensif dan objektif. Sebab terdapat 173 indikator penilaian daerah yang berprestasi secara nasional,mulai dari lingkungan hidup,tata ruang,catatan sipil dan ketahanan pangan. “Saya optimistis terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi di berbagai daerah. Saya berharap kepala daerah lainnya juga termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”jelasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi memberikan penghargaan kepada 23 Pemerintah Daerah se- Indonesia yang memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik, salah satunya Pemkot Bogor. Penetapan peringkat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi No. 120-276 Tahun 2011. Gamawan menetapkan, Provinsi Sulawesi Utara,Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang berprestasi paling tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada 2009 lalu.

“Selain itu, kami juga telah menetapkan 10 besar penyelenggara pemerintahan bagi Kabupaten dan Kota yang berprestasi paling tinggi secara nasional. Dengan skor 2,7913 dan Kota Bogor berada di peringkat ke-10 dari 86 kota, dengan 107 indikator penilaian,”kata Gamawan. abriandi/haryudi _
sumber seputar indonesia

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pemerintahan Daerah Provinsi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s