FAQ LKPJ Kepala Daerah

1. Apa itu LKPJ?
LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
Dengan demikian ada dua jenis LKPJ, yaitu LKPJ akhir tahun angaran dan LKPJ akhir masa jabatan.

2. Apa hubungan LKPJ kepala daerah dengan DPRD?
Salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

3. Kapan LKPJ diminta?
LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga puluh hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan
Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.
Dengan demikian, DPRD dapat meminta LKPJ lebih awal sebelum waktu penyampaian yang dipersyaratkan diatas.

4. Bagaimana menyusun LKPJ?
Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi; tugas pembantuan; dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD , dengan format/sistematika sbb:

BAB I PENDAHULUAN
A.Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)

B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
2. Target Dan Realisasi Belanja
3. Permaslahan Dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya.
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
6. Permasalahan Dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota.
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permaslahan Yang Dihadapi Dan Solusi

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Tejadi (konflik bebbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BAB VII PENUTUP

5. Apa saja muatan materi LKPJ
LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
b. pengelolaan keuangan daerah secara makro yang memuat 1) pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan 2) pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.
c. penyelenggaraan urusan desentralisasi yang memuat penyelenggaraan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang meliputi program dan kegiatan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan permasalahan dan solusi.
d. penyelenggaraan tugas pembantuan, untuk provinsi meliputi: tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan tugas pembantuan kepada desa. Sedang tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah; tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan tugas pembantuan kepada desa.
Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksud meliputi
tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Adapun untuk tugas pembantuan yang diterima meliputi:
• dasar hukum;
• instansi pemberi tugas pembantuan;
• program, kegiatan dan pelaksanaannya;
• sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
• permasalahan dan solusi.

Dan Tugas pembantuan yang diberikan meliputi:
• dasar hukum;
• urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan
• sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meliputi tugas umum pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Hal-hal diatas sekurang-kurangnya menjelaskan:
• kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
• permasalahan dan solusi.

Muatan materi LKPJ selengkapnya sebagaimana format/sistematika jawaban no. 4 diatas

6. Bagaimana kepala Daerah Menyampaikan LKPJ ke DPRD?
LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.

7. Bagaimana DPRD menindaklanjuti LKJP?
• LKPJ yang disampaikan kepala daerah dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Pembahasan secara internal dimaksud dapat dengan membentuk panitia khusus DPRD tindak lanjut LKPJ kepala Daerah.
• Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
• Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
• Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

8. Apa isi Rekomendasi DPRD?
Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

9. Bagaimana dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan?
• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam nemori serah terima jabatan.
• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. (***)

Bahan Bacaan :
PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan IPPD

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s