Dana Dekonsentrasi Perkuat Gubernur

Dengan tambahan dana ini, diharapkan bisa menaikkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di mata bupati/ wali kota. Dana tersebut diharapkan bisa meningkatkan koordinasi gubernur dengan kepala daerah di bawahnya. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, dana total sekitar Rp300 miliar dari APBN 2011 sudah disiapkan untuk meningkatkan peran gubernur. Dana ini akan menggiatkan fungsi gubernur sebagai fasilitator, pengawas, pembina, dan koordinator pelaksanaan pemerintahan kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi.

“Tanpa dana itu, gubernur tidak bisa maksimal menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini membuat gubernur tidak kuat dalam melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota,” tegas Djohermansyah kepada SINDOkemarin. Mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ini menjelaskan, kewibawaan gubernur pada gilirannya akan meningkat,sehingga ego kabupaten/ kota sebagai kepala daerah otonomi bisa diredam. Bupati/ wali kota selama ini cenderung sulit diajak berkoordinasi karena gubernur masih lemah dan tidak didukung penguatan perangkat maupun pendanaan.

Djohermansyah mengungkapkan, selama ini gubernur menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat hanya dalam bentuk pengabdian dan kesadaran mereka sendiri. “Karena itu, dana sudah disiapkan, sekitar Rp300 miliar dalam bentuk dana dekonsentrasi dari Kemendagri,”ungkapnya. Menurut dia, dana dekonsentrasi kepada gubernur hanya satu bentuk penguatan.Sebab, mereka juga akan didukung perangkat sekretariat daerah untuk menjalankan tugasnya. “Karena itu, nanti sekda provinsi diganti namanya menjadi sekdagub,”paparnya. Dengan penguatan perangkat sekretariat daerah tersebut, gubernur nantinya akan memiliki kekuatan birokrasi penuh untuk mengoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya.

Terlebih, gubernur juga memiliki legitimasi sebagai kepala darah provinsi yang dipilih oleh rakyat. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengaku, kewenangan gubernur selama ini masih belum maksimal, sehingga mereka sulit melakukan koordinasi dengan bupati/ wali kota. Dengan keuangan yang makin kuat,gubernur bisa lebih mengintensifkan fungsinya untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah. “Kita mengakomodir pemberian dana itu sejauh memang dibutuhkan. Makanya, nanti pengaturan soal penguatan peran gubernur ini akan naik dalam pembahasan revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kita atur lagi dalam UU sehingga kuat,” tegas Hakam. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2010 tentang Penguatan Peran dan Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, sebenarnya masih lemah, bahkan mendapat penolakan dari bupati/wali kota. “Gubernur dan bupati/wali kota memang sering bersenggolan, sehingga pelaksanaan otonomi daerah terhambat. Karena itu, butuh aturan lebih kokoh dalam undang-undang, terlebih gubernur, bupati, dan wali kota sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Kalau hanya PP, masih lemah,” jelasnya.

Hakam mengaku optimistis dengan adanya tambahan dana, gubernur tidak lagi bisa mengaku lemah dalam melakukan koordinasi pembangunan. Gubernur nantinya harus menjadi tempat membahas solusi permasalahan-permasalahan daerah, seperti masalah batas, koordinasi pembangunan, dan beberapa masalah lainnya. ●mohammad sahlan

sumber depdagri.go.id

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media, Pemerintahan Daerah Provinsi dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s