Babak Baru Legislasi Sultra

Mungkin sudah terlambat. Tapi, bukankah pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Ya, pekan ini (insya Allah) DPRD Sultra akan menggelar paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas program legislasi daerah tahun 2011.

Idealnya, program legislasi daerah (prolegda) disepakati sebelum pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Sebab, prolegda merupakan instrument perencanan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas raperda yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran.

Mengawali hari kerja di bulan maret, telah dimulai pembahasan atas lima raperda yang pengambilan keputusan atasnya diagendakan akhir bulan ini. Untuk itu, menghindari inprosedural lahirnya peraturan daerah, dipilihlah waktu penetapan prolegda sebelum pengambilan keputusan atas lima raperda. Jadi, kurang tepat (juga) kalau dikatakan penandatanganan prolegda sudah terlambat, karena insya Allah prolegda akan lebih dulu lahir sebelum pengambilan keputusan lima raperda.

Momen ini kalau boleh dibilang adalah babak baru legislasi DPRD Sultra. Sejak dibentuk pada 2009, badan legislasi daerah (balegda) belum pernah melakukan penyusunan, apalagi menggelar rapat koordinasi terkait penyusunan prolegda. Padahal, UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengamanahi tugas agar balegda menyusun rancangan prolegda di lingkungan DPRD dan mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah.

Prolegda jangan dianggap sepele. Prolegda sesungguhnya merupakan dokumen hukum yang penting, karena undang-undang mengakui eksistensinya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (gubernur dan DPRD) dalam membentuk peraturan daerah. Untuk itu, Prolegda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka balegda sejak 7 Januari, 17 Januari, 21 Februari, 10 Maret hingga 14 Maret 2011 telah melakukan pembahasan penyusunan prolegda, baik melalui rapat internal balegda maupun rapat koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Sultra (wakil pemerintah daerah).

Hasil rapat koordinasi itulah, dimana balegda menyampaikan daftar raperda yang akan digagas DPRD, dan biro hukum menyampaikan daftar raperda yang akan digagas pihaknya, direkapitulasi menjadi daftar urutan prioritas raperda alias prolegda.

Bentuk/wujud dari prolegda berdasarkan konsultasi balegda dan Biro Hukum Setda Sultra ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, disepakati berupa nota kesepakatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai produk hukum yang harus dijalankan kedua lembaga pembentuk perda tersebut.

Pada prolegda 2011, dari pihak pemerintah daerah mengusulkan 16 (enam belas) raperda yang antara lain tentang pajak daerah, perubahan kedua atas perda no. 5 tahun 2003 tentang BPD Sultra, pinjaman pemda dalam rangka pembangunan rumah sakit,  RPJPD 2005 – 2025,  RTRW,  pengelolaan pertambangan minerba, retribusi jasa usaha, penyertaan modal BPD Sultra, retribusi pelayanan kesehatan serta tiga lainnya terkait APBD yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010, perubahan APBD 2011 dan APBD 2012.

Sementara itu, dari pihak DPRD direncanakan ada empat raperda prakarsa yang kesemuanya berasal atau diusulkan oleh balegda. Keempat raperda prakarsa masing-masing tentang pembentukan peraturan daerah, pengadaan pegawai negeri sipil daerah, pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural, dan pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang.

Kita berharap lima fraksi DPRD Sultra dapat menyetujuinya ataupun kalau menolaknya disertai dengan alasan dan rumusan konstruktif, sehingga penolakan atas raperda prakarsa tanpa alasan, yang penah terjadi di tahun 2010 tidak terulang lagi. Jika keempat raperda disetujui lima fraksi untuk menjadi raperda prakarsa DPRD, maka sekali lagi saya katakan, tahun ini merupakan babak baru legislasi Sultra. Jika  tahun-tahun sebelumnya DPRD paling banyak menawarkan dua raperda prakarsa, maka tahun ini pertama sepanjang sejarah, dewan Sultra bisa melahirkan empat raperda prakarsa. Babak baru lainnya adalah badan legislasi daerah ikut berperan untuk melahirkan program legislasi daerah,  momen yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan. Insya Allah. (*)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s