Menyoal Raperda BPD dan Raperda Pinjaman Daerah

DPRD Sultra saat ini tengah membahas lima rancangan perda usulan eksekutif. Kelima raperda dimaksud masing-masing tentang pajak daerah, pencabutan atas Perda No. 13/2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, pencabutan atas Perda No. 6/2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, perubahan kedua atas Perda No. 5 Tahun 2003 tentang BPD Sultra, dan pinjaman daerah dalam rangka pembangunan rumah sakit tipe B.

Yang menarik dari kelima raperda tersebut adalah raperda perubahan kedua atas Perda No. 5/2003 ttg BPD Sultra dan raperda pinjaman daerah. Menjadi menarik, bukan karena substansi materi yang kental aroma politiknya, tetapi karena kedua raperda tersebut tidak memenuhi unsur yuridis untuk dibentuk/disetujui menjadi perda.

Sebagaimana pembentukan undang-undang, latar belakang pembuatan perda adalah pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis (ketentuan  Angka 18 Lampiran UU No. 10/2004). Dengan demikian, satu saja dari ketiganya tidak terpenuhi, maka raperda bukan saja tidak boleh disetujui, tetapi sebaiknya jangan diajukan.

Raperda Perubahan Kedua atas Perda No. 5 tahun 2003 tentang BPD Sultra

Raperda ini diajukan pemda dalam rangka penambahan penyertaan modal BPD yang semula Rp. 150 M menjadi Rp. 750 M.

Namun, bukan itu substansi yang harus dicermati, melainkan perda yang akan diubah yakni Perda No. 5 Tahun 2003 telah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2)  Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Hal ini menjadi sorotan salah satu fraksi di DPRD Sultra dalam pemandangan umumnya, 7 Maret 2011. Namun, dalam jawabannya 10 Maret 2011, pemda berdalih bahwa Perda No. 2 tahun 2007 tersebut sementara ditangguhkan pemberlakuannya dengan pertimbangan karena masih terdapat beberapa persyaratan perubahan BPD dari perusahaan daerah ke perseroan terbatas yang belum bisa dipenuhi. Ini berarti pemda mau bilang, perda tersebut belum berlaku karena beberapa pasal didalamnya belum bisa dilaksanakan. Ditangguhkan karena belum bisa dilaksanakan, sehingga perda lama masih berlaku. Kira-kira itu yang mau disampaikan pemda.

Cukup ironis jika menyimak jawaban pemda diatas.  Perda tentang perubahan badan hukum BPD ini merupakan prakarsa pemda sendiri. Konsepnya disusun dan dirumuskan  pemda, sedang proses pembahasan di DPRD cukup panjang bahkan sampai konsultasi ke luar daerah (jawa/kalimantan) saat itu.

Lalu saat ini, pemda secara sepihak mementahkan kesepakatan itu. Sungguh perilaku yang inkonstitusional. UU No. 10 tahun 2004 cukup jelas mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan perda. Pemda mestinya mengambil tindakan konstitusional dengan mengubah (mengajukan raperda perubahan atas perda no. 2 tahun 2007 ) sehingga pada ketentuan penutup  bisa ditambahkan frase (rumusan)  ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana ketentuan angka 123 Lampiran UU No. 10/2004. Alternatif lain, diatur pada angka 125 Lampiran UU No. 10/2004 adalah dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah …… (tenggang waktu) sejak….. Misalnya rumusannya seperti ini: peraturan daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan, sehingga pemda bisa melakukan penyesuaian pemenuhan pasal-pasal yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan.

Kapan berlakunya perda jika tidak disyaratkan dalam ketentuan penutupnya, maka pada saat diundangkan itulah, perda dinyatakan berlaku. Bahkan raperda yang sudah disetujui bersama gubernur dan DPRD walau belum ditandatangani gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, tetap dinyatakan berlaku dan wajib diundangkan.

Dengan demikian, pemda mestinya melakukan perubahan pada Perda No. 2 tahun 2007, bukan Perda No. 5 tahun 2003 yang sudah tidak berlaku sejak empat tahun silam. Apapun argumennya, pemda tidak bisa sepihak berdalih Perda No. 2 tahun 2007 belum berlaku.

Raperda Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B

Terkait raperda pinjaman, lagi-lagi bukan persoalan substansi yakni banyaknya pinjaman sebesar Rp. 190 M kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan jangka waktu 9 (sembilan) tahun, tetapi karena unsur yuridis pengajuan raperda tidak terpenuhi.

Dasar pembentukan Perda menurut Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2004 adalah bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta  Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Demikian hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12  UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Entah apa yang mendasari pemda mengajukan raperda ini. Jika untuk memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (1) PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa persetujuan DPRD diperlukan saat mengajukan pinjaman daerah berjenis jangka panjang, maka pemda tidak seharusnya mengajukan raperda ini, karena perjanjian pinjaman telah ditandatangani Gubernur dengan Kepala PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sejak tanggal 28 Januari 2011. Ini berarti permohonan pinjaman pemda telah dikabulkan dengan menggunakan Perda APBD 2011 (sebagai bentuk persetujuan DPRD) sebagaimana jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi, 10 Maret 2011.

Asumsi lain, si pemberi pinjaman yakni PIP, kemungkinan mengajukan kriteria pinjaman berupa Perda untuk mengatur pembayaran kewajiban pemda kepada PIP sehingga ada kepastian alokasi pada APBD.  Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 136 ayat (3) UU No. 32/2004, karena Perda dibentuk dalam rangka penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedang PIP bukanlah pihak yang berwenang memerintahkan pembentukan perda, termasuk menteri keuangan sekalipun. Perda bisa dibentuk atas perintah undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, karena hirarki perda lebih rendah dari peraturan perundangan tersebut (ketentuan Pasal 7 UU No. 10/2004).

Persoalan lainnya yang cukup mendasar adalah larangan atas pendapatan dan/atau barang daerah dijadikan jaminan pinjaman daerah sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 54/2005.  Sementara pemda menjadikan DAU/DBH (komponen dana perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah) sebagai jaminan pinjaman Rp. 190 M tersebut.  (***)

baca juga Konsep Pinjaman Daerah

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Pendapat Pribadi dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s