Pemprov Tolak Revisi UU 32 Oleh Mendagri

PEKANBARU – Upaya memperketat syarat calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan merevisi Undang-undang 32 tahun 2004, dimana dalam salah satu pasalnya melarang kerabat terdekat kepala daerah yang sedang menjabat untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah mendapat tantangan keras dari Pemerintah Provinsi Riau.

Gubernur Riau Hm Rusli Zainal melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Riau Zulkarnain Kadir sangat menyanyangkan jika revisi UU 32 tahun 2004 yang diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi ini benar-benar disetujui oleh DPR RI.

Pasalnya, jika revisi ini berlaku, secara tidak langsung sudah melanggar hak azasi manusia (HAM) dan menciderai kebebasan warga negara indonesia dalam mendapatkan kebebasan berdemokrasi termasuk hak berpolitik.

”Rencana pelanrangan ini jelas sangat mengada-ngada, ini sama dengan perampahan Hak Azasi Manusia yang sama dimata hukum, ini jelas sangat mengganggu azas demokrasi setiap putra-putri bangsa di indonesia,”ketus Zul.

Menurut Zul,upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melalui perbaikan UU Nomor 32/2004, yang impelementasinya melarang majunya kerabat terdekat, seperti anak, saudara kandung, atau istri kepala pemerintah daerah yang sedang menjabat untuk ikut pemilu kada sudah sangat bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan menciderai makna perjuangan reformasi saat ini.

Dalam revisi yang termaktub pada point ke 16 revisi UU 32 Tahun 2004 jelas disebutkan calon kepala daerah yang maju tidak boleh memiliki hubungan darah, baik lurus ke atas, ke bawah dan ke samping ataupun hubungan perkawinan dengan kepala daerah yang sedang menjabat.

”Revisi ini sudah tidak selaras dengan isi dan batang tubuh UUD 1945. Masa ada negara yang berdaulat dan berdemokrasi menghambat hak politik seseorang hanya karena status itu, kan aneh,”pungkasnya.

Disebutkan Zul, saat sekarang ini pola pikir masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, terutama dalam menentukan pilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi katanya, jika calon kepala dan wakil kepala daerah tidak memiliki kapabilitas, tentunya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

”Rakyat saat ini kan sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan untuk pemimpinnya. Rakyat pastinya tidak akan memilih kerabat kepala daerah yang tidak memiliki kapabilitas. Jadi biarkan rakyat yang memilih. Jangan dihambat dengan peraturan,”ketusnya lagi.(Dian)

sumber disini

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Story Revisi UU 32 dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s