Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah sejatinya adalah desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah ke pemerintahan daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini merupakan induknya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan otonomi daerah harus menyesuaikan dengan pada undang-undang ini.

2. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini mengatur prosentase pembagian keuangan antara pusat, dan daerah khususnya pendapatan yang masuk ke kas negara. Selain itu juga mengatur tentang penyusunan APBD.

3. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan ini paling penting untuk diketahui dan harus dipahami, karena mengatur bagian-bagian yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota telah diurai dalam matriks lampiran peraturan ini. Ada 6 Urusan pemerintah, 26 urusan wajib pemerintahan daerah, dan 8 urusan pilihan pemerintah daerah. Namun dari ke-26 dan ke-8 urusan-urusan tersebut ada bagian yang menjadi urusan bersama (concurrent) yang selengkapnya telah diatur dalam undang-undang ini.

Selain peraturan perundangan-undangan diatas, beberapa lainnya perlu pula untuk dipahami adalah:
1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-undang ini mengatur lebih komprehensif pembuatan peraturan daerah. Sebagaimana terminologi yang digunakan yakni Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang ini mengatur secara gamblang mulai tahap perencanaan sampai pada pengudangan suatu peraturan daerah.

2. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah ini salah satunya mengatur tata cara pembahasan Perda di DPRD.

3. PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan ini antara lain mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberitahukan Rencana Kerja Anggaran (Kementerian/Lembaga) RKA (K/L) pada saat pembahasan APBD di DPRD. Hal ini diwajibkan untuk sinkronisasi program kegiatan dan menghindari duplikasi anggaran.

4. PP. No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 32 tahun 2004. Peraturan ini lebih khusus mengatur mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah, baik kerjasama antar kepala daerah, maupun kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

5. PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi dan Perangkat Daerah
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan organisasi/perangkat daerah. Mulai dari Biro-biro untuk provinsi atau Bagian-bagian untuk kabupaten/kota, sampai Dinas, Badan dan Kantor. Termasuk disini limitatif jumlah perangkat daerah yang diperbolehkan. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa organiasi membutuhkan peraturan khusus seperti PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

6. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Peraturan ini merupakan turunan atau operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai bentuk/wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, DPRD, dan publik (masyarakat).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah ini merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, sehingga mengulas lebih detil mekanisme penyusunan anggaran termasuk pihak-pihak yang terlibat didalamnya yakni Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

9. Permendagri No. 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan ini merupakan pedoman dalam membentuk produk hukum daerahh baik itu Perda, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012.

11. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan ini mengatur format/sistematika termasuk muatan materi dari KUA, PPAS dan RAPBD. Harus dimiliki dan dihayati sehingga penyusunan KUA PPAS dan APBD tidak meleset dari yang digariskan dalam ketentuan ini.

(****)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Perundang-Undangan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s