Seminar Antar Jurusan dengan Tema : Revisi UU 32 Tahun 2004

 

(Jatinangor, 21/6/10), Fakultas Politik Pemerintahan IPDN menyelenggarakan seminar antar jurusan dengan tema revisi UU No 32 tahun 2004. Hadir sebagai nara sumber dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua DPD RI DR. Laode Ida dan Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dr. I Made Suwandi Serta dari P2E LIPI Jakarta Dr. Syarif Hidayat. Seminar tersebut dibuka oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS.

 

Pada pemaparannya Bapak Laode Ida menegaskan bahwa ada 3 faktor krusial yang perlu dicermati dalam implementasi UU No 32 Tahun 2004 : (1) terkait pilkada (isu money politics yang tak terkendali; Retaknya modal sosial di tingkat lokal; Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan incumbent; Mandulnya lembaga pengawas; Imunnya posisi KPU(D) (2) terkait dengan level otonomi (Bertingkat (Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kewenangan masing-masing) tak dapat dihindari gemuknya struktur dgn konsekwensi pembiayaan. Lemahnya koordinasi antar level dan (3) terkait dengan penyelenggaraan pemda (Ajang perebutan jabatan bagi para elite (birokrasi dan politisi); Kewenangan kepala daerah yang begitu kuat;   Orientasi pejabat penyelenggara di daerah yang fragmatis.

Dengan demikian merevisi UU harus berbasis faktor-faktor krusial seperti itu. Terkait pilkada: Perlunya pemberian kewenangan yang memaksa kepada lembaga pengawas pilkada; Perlunya pemberian sanksi yang tegas kepada penyelenggara pilkada (KPU/D); dll. Terkait dengan level otonomi : Perlunya memastikan otonomi hanya satu level, dan Jadikan kabupaten/kota sebagai ujung tombang pelaksana kebijakan. Terkait dengan penyelenggaraan pemda : Kewenangan kepala daerah perlu dikendalikan sehingga tak sewenang-wenang mengendalikan birokrasi dan keuangan (terkait pula dengan keharusan merevisi UU ttg Kepegawaian); Pastikan besaran gaji yang layak bagi kepala daerah. Ditegaskan bahwa revisi harus diarahkan pada penciptaan pemerintahan daerah yang baik dan bersih; Memastikan daerah sebagai basis dan penentu yang efektif untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional; serta mengembalikan modal sosial di tingkat lokal sebagai warisan budaya harmoni.

Empat belas (14) prioritas isu-isu strategis antara lain : Pembentukan daerah otonom baru, pemilihan kepala daerah, pembagian urusan pemerintahan, peraturan daerah, kelembagaan daerah, pengembangan aparatur daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kawasan khusus, desa, musyawarah pimpinan daerah, DPOD dan Inovasi daerah.
Nara sumber lain yaitu Bapak Syarif Hidayat menfokuskan pembahasan pada Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dan Transisi Menuju Demokrasi: Masukan Untuk Revisi Uu No. 32 Tahun 2004. Pertanyaan pokok yang dibangun padapaparannya yaitu: bagaimana menjelaskan interkorelasi antara fenomena penyimpangan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan proses transisional yang sedang terjadi pada saat ini?

Pada argumentasinya ditegaskan bahwa pola interaksi antara state dan society pada periode transisi menuju demokrasi sejatinya lebih merupakan interaksi antara elit penguasa (state actors) dan elit massa (society actors). Oleh karenanya, sulit untuk dihindari bila kemudian kompetisi kepentingan antar elit penguasa (pada satu sisi) dan antar elit massa (pada sisi lain) telah mendominasi proses politik, baik dalam pengambilan keputusan, maupun pada tahap implementasi kebijakan. Sementara, kolusi dan persekongkolan politik antara dua kubu elit tersebut (elit masa dan elit penguasa) dalam rangka perjuangan kepentingan masing-masing, telah menjadi karakteristik utama dari pola interaksi antara state dan society. Praktik negosiasi dan koalisi politik multi level inilah yang kemudian dikemukan dengan terminologi Poliarkhi Politik. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana halnya dengan karakteristik dari desentralisasi dan otonomi daerah pada periode transisi menuju demokrasi?. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, maka sulit dihindari bahwa, baik konsep maupun implementasi kebijakan desentralisasi memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antara state-society.

Selanjutnya terkait dengan revisi UU 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa daerah harus di ingatkan dan dikembalikan pada bingkai yang semestinya, melalui upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan konsep maupun mekanisme implementasi otonomi daerah. Pada sisi lain, diingatkan bahwa pemerintah dalam mendukung implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, maka dengan penuh kesadaran hendaknya melakukan introspeksi diri dan menepati political commitment yang telah disepakati secara nasional.
Materi seminar :
  1. Slide : Revisi UU No. 32 Tahun 004 dan Prospeknya oleh  Dr. Laode Ida  (Wakil Ketua DPD RI)
  2. Slide : ISU-ISU STRATEGIS REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 Oleh Dr I  Made Suwandi  (Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri)
  3. DESENTRALISASI, OTONOMI DAERAH, dan TRANSISI MENUJU DEMOKRASI: Masukan Untuk Revisi UU No. 32 Tahun 2004  Oleh: Dr. Syarif Hidayat (P2E LIPI Jakarta)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Story Revisi UU 32 dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s