Otonomi Daerah Diusulkan untuk Dihapuskan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Vanro Pakpahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Indonesia Sejahtera (FIS) pimpinan mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Herdarmin Ranadireksa berencana mengusulkan penghapusan Otonomi Daerah (Otda) bagi daerah setingkat kabupaten/kota kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dalam waktu dekat kita juga akan mengusulkan itu kepada Kementerian Dalam Negeri bahkan Presiden,” kata Hendarmin dalam keteranganya, Senin (19/7). Hendarmin menilai otonomi daerah yang ada hendaknya dikembalikan kepada bentuk awalnya yang hanya diberikan dan diberlakukan daerah setingkat provinsi atau gubernur dan kota-kota tertentu yang mampu embiayai dirinya sendiri.

Meskipun nantinya itu tak dapat dipungkiri akan menimbulkan gejolak sosial, namun menurutnya hal tersebut dapat menyelamatkan Indonesia pada umumnya dan daerah-daerah pada khususnya dari otnomi daerah yang “kebablasan” tanpa lagi memperhatikan banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan karena “keasyikan” otonomi memekarkan daerah sendiri.

Mantan Wantimpres pada masa pimpinan Adnan Buyung Nasution itu, menjelaskan pemberian otonomi daerah kepada bupati/walikota memunculkan fenomena yang tidak sinergis antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Pasalnya kewenangan bupati/walikota mempersempit tugas gubernur dan kepala daerah di kabupaten/walikota berupaya mencari penghasilan asli daerah (PAD) dengan segala cara untuk membangun daerahnya.

“Akar permasalahan otonomi daerah kita adalah gabungan antara mandulnya kekuasaan gubernur yang wilayah kekuasannya telah habis dibagi-bagi kepada Bupati serta terlalu besarnya wewenang Bupati dalam mengatur kabupatennya. Salah satu akibatnya, demi mengejar PAD, pembangunan daerah kebablasan tanpa mempertimbangkan keterpaduan pembangunan intra-provinsi dan mengorbankan kelesstarian lingkungan.
Kekuasan besar yang dimiliki Bupati juga dapat melahirkan fenomena “Raja-raja kecil” yang meluaskan praktik KKN sampai tingkat kabupaten,”jelasnya sembari menambahkan usulan tersebut dapat berguna mencegah maraknya niatan pemekaran wilayah di setiap daerah.

Selain itu, usulan penghapusan Otda di tingkat kabupaten/kota dapat memangkas prosedur birokrasi di Indonesia dan menghemat anggaran dana negara untuk pemilihan kepala daerah, serta legislatif. Pasalnya terdapat sekitar 373 pemilihan kepada daerah (PIlkada) setingkat bupati dan 373 pemilihan legislatif DPRD kabupaten, serta 87 pilkada walikota dan 87 pileg DPRD kota.

Untuk pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur, Hendarmin menambahkan proses pemilihan tetap diserahkan kepada masyarakat untuk menunjuk langsung melalui pemilihan kepala daerah. “Karena pemilihan gubernur oleh DPRD maupun Presiden tidak akan menyelesaikan masalah otonomi daerah di Indonesia,” tutur Hendarmin.

Terkait adanya kekhawatiran munculnya keinginan untuk memisahkan diri apabila provinsi diberikan otonomi penuh, Hendarmin menegaskan proses pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan proses yang tidak mudah karena harus memiliki pengakuan dari dunia internasional. (*)

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s