Dilema Demokrasi dan Otonomi Daerah

SAYA akhir-akhir ini tergoda untuk memberikan analisis tentang dinamika politik yang terjadi di Provinsi Lampung, terlebih mendekati pemilukada di beberapa kabupaten dan kota.

Pertama yang menarik bagi saya adalah persoalan anggaran. Kini sejak diberlakukannya demokrasi langsung (dipilih langsung oleh rakyat) anggaran pemilukada tampaknya menjadi persoalan utama. Apalagi bagi daerah-daerah yang baru saja dimekarkan, misalnya Kabupaten Pesawaran. Khusus kabupaten ini saya menaruh catatan penting, sebab kabupaten ini pemekarannya sangat dipaksakan, sehingga wajar kalau di kemudian hari keberadaannya hidup segan mati tak mau. Celakanya, dalam soal anggaran kabupaten induknya (Kabupaten Lampung Selatan) setengah hati membantu.

Nah, bagi saya, Pesawaran adalah salah satu contoh pemekaran daerah yang mengabaikan faktor-faktor terjadinya pemekaran yang dikehendaki undang-undang. Misalnya saja, kemampuan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah. Dua hal inilah saya kira menjadi pertimbangan mengapa sebuah daerah ingin memekarkan diri, selain faktor untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memberdayakan perekonomian daerah dan lain-lain.

Saya justru berpendapat bahwa pemekaran Pesawaran merupakan bukti nyata betapa kuatnya ambisi-ambisi politik dari segelintir elite daerah.Sehingga menafikan persyaratan pokok dari pemekaran daerah. Wajar kalau kemudian belakangan ini kabupaten tersebut terancam gagal mengelar pemilukada karena minimnya anggaran. Padahal tahapan-tahan pemilukada sebagian sudah berjalan.

Dengan fakta-fakta inilah saya pikir ada baiknya pemerintah, baik pusat dan daerah, segera melakukan evaluasi. Tidak perlu terlalu lama, cukup tiga tahun. Jika terlalu lama justru akan membebani keuangan negara. Dan lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat daerah.

Jika memang dalam evaluasi tersebut tidak dimungkinkan untuk terus memekarkan diri, saya pikir penggabungan kembali ke kabupaten induknya adalah solusi yang paling baik. Apalagi kebijakan ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tinggal kemauan politik pemerintah saja yang menjadi pokok masalahnya.

Kadang-kadang fakta di lapangan memperlihatkan demikian, tapi pemerintah diam saja. Wajar kalau kemudian ada yang mengatakan pemekaran daerah mengalami kegagalan.

Persoalan kedua adalah anggaran pemilukada langsung. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya, sebab penyelenggaraannya membutuhkan dana yang cukup besar. Tentu berbeda dengan pemilukada dengan prosedur dipilih oleh anggota dewan masing-masing daerah yang relatif murah. Ya inilah sebuah risiko yang mesti kita jalani. Demokrasi memang mahal. Wajar kalau kemudian membuat pusing pemerintah. Bahkan SBY sempat curhat soal besarnya anggaran yang mesti digelontorkan untuk penyelenggaran pemilukada di ratusan daerah di tanah air pada tahun ini.

Karena itulah kemudian muncul wacana dikembalikannya kembali proses pemilukada ke DPRD masing-masing daerah. Bahkan ada wacana lain, yakni kepala daerah ditunjuk atau dipilih langsung oleh presiden. Bagi saya apapun caranya tidaklah masalah. Toh, demokrasi itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Dan bukan tujuan itu sendiri. Meminjam istilah Mao Zedong, “tidak peduli kucing tersebut warnanya apa yang penting bisa menangkap tikus.”(*)
(*) Taryono, Redaktur Harian Tribun Lampung

Tentang Ade Suerani

tinggal di Kendari-Sultra, senang membaca ttg pemerintahan daerah. (email: ade.suerani@gmail.com)
Pos ini dipublikasikan di Berita Media. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s