Penghargaan Adipura Bakal Dihapus

205435_668277_piala_adipura
MAKASSAR — Menteri Lingkungan Hidup RI, Balthasar Kambuaya, menyatakan keinginannya untuk menghapus pemberian penghargaan Adipura kepada pemerintah daerah.

Agenda tahunan di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tersebut, dinilai hanya kegiatan seremonial dan hanya menghabiskan anggaran negara. Hal ini dipaparkan Balthasar Kambuaya saat memberikan arahan di Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Jumat, (30/8).

Mantan Rektor Universitas Cenderawasih itu mengatakan, program pemberian penghargaan Adipura yang dilakukan selama ini, bukan program utama KLH, melainkan hanya program tambahan.

Program utama KLH, ungkapnya, adalah bagaimana melindungi lingkungan hidup, menjaga air tetap bersih dan udara yang segar. Karena itu, pihaknya sementara mengkaji apakah pemberian penghargaan Adipura tersebut masih perlu dilakukan.

“Karena program ini hanya program tambahan tapi terlalu banyak anggaran yang diplot untuk kegiatan tersebut, sementara kita tidak lihat hasilnya,” ujarnya. Hanya saja dia tidak menyebut berapa total anggaran yang diplot untuk kegiatan seremoni tersebut.

Namun selama ini, selain KLH, pemerintah daerah juga mengeluarkan banyak anggaran untuk menghelat kegiatan ini. Apalagi bagi daerah yang berhasil mendapatkan piala Adipura, berbagai kegiatan seremoni yang menghabiskan banyak uang daerah dilakukan untuk merayakannya.

Bahkan tak jarang ajang penghargaan bagi daerah yang dinilai sejuk ini, sarat praktik manipulasi dan suap menyuap. Seperti yang menimpa Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan penyuapan dalam penghargaan Adipura tahun 2010. (FJR)

http://m.jpnn.com/news.php?id=188624

Dipublikasi di Berita Media | Tinggalkan komentar

KPK: Kepala Daerah Jadi Incaran Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai otonomi daerah menjadi payung sebagian pemerintah dan penguasa daerah dalam memperkaya diri. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pemerintah dan penguasa daerah menyalahgunakan kekuasaan dari adanya otonomi daerah. “Ini dampak negatif otonomi daerah,” ucap dia. (baca: Ini daftar Kepala Daerah yang Korupsi)

Penyelewengam kekuasaan dari otonomi daerah paling tersorot di daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya pertambangan. “Saat pemilu kepala daerah, di lahan tambang yang sama bisa diperjualbelikan sampai empat kali pada orang yang berbeda,” kata Samad.

Akibatnya, kata Samad, perbuatan busuk pemerintah dan penguasa daerah tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat, tapi menyakiti masyarakat dan bisa memunculkan gejolak sosial. “Ironis sekali, ketika saya berkunjung ke daerah yang kaya dengan lahan tambang, semakin ke pedalaman, masyarakatnya sangat miskin. Namun, ketika saya berkunjung ke rumah bupati setempat, di halamannya terdapat mobil-mobil mewah,” ujar dia.

Pemerintah dan penguasa daerah yang memimpin di daerah kaya sumber daya alam saat ini akan menjadi fokus berikutnya KPK. Samad mengatakan saat ini KPK sedang mengumpulkan data-data. “Menurut penelitian KPK, 50 persen pengusaha tambang tidak membayar royalti dan pajak,” ucap Samad.

Pertambangan, kata Samad, termasuk cakupan bidang sumber daya alam yang menjadi salah satu dari tiga fokus pengejaran KPK. “Kami fokus pada sumber daya alam, ketahanan pangan plus, dan pajak,” ucap Samad.

JOKO SEDAYU
sumber http://www.tempo.co/read/news/2013/05/10/063479252/KPK-Kepala-Daerah-Jadi-Incaran-Selanjutnya

Dipublikasi di Berita Media, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi | Tinggalkan komentar

Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD

image006

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk” atau “bentuk disesuaikan dengan fungsi”. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam? Mengapa bibir gelas tebal dan halus? Mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan diatas. Yakni pisau diciptakan demikian, karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, maka ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, maka sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya.
Untuk itulah, Negara dibentuk dengan strukturnya untuk fungsinya mensejahterakan rakyat. Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan salah satu struktur negara dibentuk, karena ada fungsi-fungsi yang melekat padanya. Negara memberi tiga fungsi untuk DPRD yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang perwujudannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian buku ini mengurai tata cara pelaksanaan ketiga fungsi DPRD, yang meliputi pembahasan Raperda yang berasal dari DPRD dan Raperda yang berasal dari Kepala Daerah; Pembahasan RAPBD, Perubahan RAPBD, dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi pembahasan LKPJ, Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD, dll.

Fungsi Legislasi
Pelaksanaan fungsi legislasi diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari kepala daerah (pemerintah daerah) maupun dari DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD dan perencanaan pembangunan (RPJMD/PD dan Tata Ruang), rancangannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Peraturan daerah tertentu yang mengatur APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang, ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk povinsi, dan Gubernur untuk kabupaten/kota.

Evaluasi ini bertujuan untuk tercapaianya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau Perda lainnya.

Setelah kepala daerah menetapkan rancangan Perda menjadi Perda, dokumen Perda disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi, dan ke Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota untuk keperluan klarifikasi .

Fungsi Anggaran
Pelaksanaan fungsi anggaran diwujudkan dengan membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

DPRD perlu memahami peraturan-peraturan teknis selain peraturan terkait mekanisme pembahasan, agar dalam pembahasan anggaran, DPRD dapat mengawal bahwa program atau kegiatan yang akan dibiayai (masuk dalam APBD) adalah program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi urusan (kewenangan) pemerintahan daerah bersangkutan. DPRD harus pastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai, lebih diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah bersangkutan, yakni program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan daerahnya .

Pemerintahan Daerah Provinsi dapat membiayai urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam bentuk bantuan, namun tidak menjadi kewajibannya. Lebih efektif lagi, program dan kegiatan yang dibiayai semestinya program dan kegiatan hasil Musrembang Pemerintah Daerah dan hasil reses DPRD. Keduanya disinkronkan untuk kemudian dibicarakan skala prioritas dalam Rapat Kerja DPRD sebelum pemerintah daerah menyusun KUA PPAS.

Fungsi Pengawasan
Hal yang patut digarisbawahi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah kesesuaian antara laporan dengan kenyataan, dan antara rencana dengan realisasi. DPRD tidak berwenang melakukan pengawasan pada hal-hal teknis misalnya mengukur panjang jalan raya, mengkadar material jalan atau bangunan, dan seterusnya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga hanya didasarkan pada hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah bersangkutan. DPRD Provinsi tidak berwenang mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ataupun urusan pemerintah (pusat). Demikian pula sebaliknya, Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak berwenang mengawasi pelaksaann urusan pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan daerah provinsi. Adapun adanya klausul dalam peraturan perundang-undangan bahwa DPRD mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tentu harus ada kesepahaman bahwa pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan daerah otonom bersangkutan, yang bukan merupakan kewenangan/urusan pemerintah (pusat).

Kedudukan DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah mitra sejajar. Namun penting untuk diketahui, tidak ada hubungan hirarki antara otonomi daerah provinsi dengan otonomi daerah kabupaten/kota. Yang ada adalah, hubungan gubernur dengan bupati/walikota dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah (pusat), dalam pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Pembinaan dan pengawasan dimaksud meliputi bimbingan, arahan, diklat, evaluasi, dan supervisi.

Jika ada aspirasi masyarakat menyangkut urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kewenangan DPRD Provinsi adalah melakukan dengar pendapat dengan pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah daerah provinsi melalui gubernur melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi sesuai kewenangannya. Tindakan mengundang (melakukan dengar pendapat) dengan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan kewenangan DPRD Provinsi.

Merujuk ketentuan Pasal 42 UU No. 32 tahun 2004, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti tersebut diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggunjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan lain sebagainya termasuk menjaring aspirasi masyarakat melalui reses.

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada kesempatan ini meliputi: pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindatanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja.

Dalam peraturan perundang-undangan, DPRD diberikan kewenangan juga dalam hal penggunaaan hak konstitusional berupa Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat. Penjelasan akan penggunaan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Demikian sekelumit, terkait hal-hal yang dimuat dalam buku ini(*)

Dipublikasi di Pendapat Pribadi | Tinggalkan komentar

Pertanggungjawaban Anggota Parlemen

(Sebuah rumusan inovasi politik untuk demokrasi yang lebih baik)

Salah satu kewajiban anggota parlemen (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) adalah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, sampai saat ini belum ada rumusan konstitusional akan mekanisme termasuk substansi/muatan materi pertanggungjawaban.

Tidak tersosialisasinya dengan baik bahwa masyarakat sebagai pemberi mandat berhak atas pertanggungjawaban wakilnya di parlemen, mengakibatkan kewajiban konstitusional ini terabaikan. Bukan tidak mungkin tuntutan keterbukaan dan pertanggungjawaban di era demokrasi saat ini, rumusan yang tepat dan tegas akan persoalan ini bisa segera terbit.

Berikut, konsep pertanggungjawaban kepada masyarakat yang coba ditawarkan kiranya dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk keterbukaan dan pertanggunggjawaban yang lebih baik.

Mekanisme Pertanggungjawaban

Seorang kepala daerah, secara mekanisme formal memberikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan. Kepala daerah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepada DPRD berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan kepada masyarakat berupa informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi anggota parlemen, mekanisme pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan pada setiap akhir masa sidang (saat reses) dan diakhir masa jabatan. Pertimbangannya, pertanggungjawaban yang disampaikan diakhir masa sidang saat reses dapat menjadi bahan evaluasi anggota bersangkutan di kinerja berikutnya. Aspirasi masyarakat yang belum terakomodir di masa sidang sebelumnya, dapat diperjuangkan kembali di masa sidang berikutnya.

Sedangkan pertimbangan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan yang merupakan rekapitulasi kinerja anggota bersangkutan, dapat menjadi referensi masyarakat untuk pemilu berikutnya, baik diusung partai politik yang sama ataupun berbeda.

Mekanisme pertanggungjawaban disetiap akhir masa sidang (reses) dilakukan setahun sekali dalam sebuah rapat publik yang bersifat terbuka. Anggota parlemen mengundang sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat di daerah pemilihannya seperti para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa/lurah, intelektual, dan LSM sebagai representasi.
Anggota parlemen harus membuka ruang yang lebih luas untuk menyelenggarakan proses ini. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan secara kolektif dengan anggota parlemen dari partai politik yang berbeda untuk daerah pemilihan yang sama, untuk efisiensi biaya dan waktu. Selain itu, pelaporan kolektif dapat memicu anggota parlemen lain untuk berprestasi, karena prestasinya dapat dinilai melalui laporan yang berkualitas yaitu laporan yang mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat.
Seluruh pembiayaan rapat publik dibebankan kepada anggota parlemen yang melaporkan pertanggungjawabannya.

Setiap anggota diberi kesempatan melaporkan dalam bentuk tertulis kinerjanya, kemudian dibacakan untuk didengarkan seluruh peserta yang hadir. Setelah penyampaian laporannya, masyarakat pada kesempatan yang sama dapat segera merespon dengan menyanggah, interupsi, atau berkomentar langsung atas laporan tersebut. Dialog pun terjalin dan ini baik sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas individu anggota parlemen.

Seorang anggota parlemen harus sadar mengakui bahwa mereka adalah public servant – abdi masyarakat. Kehadiran mereka dalam jabatan tersebut karena dipilih oleh masyarakat. Untuk itu sebelum memangku jabatannya, setiap calon harusnya mengajukan program-program yang dapat direalisasikan untuk masyarakat. Dan masyarakat yang cerdas dapat mengajukan kontrak sosial kepada sang calon diawal pencalonannya pada saat masa kampanye berlangsung.

Betul, anggota parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mewujudkan pembangunan di daerah pemilihannya, karena ia bukanlah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran. Ia hanyalah mitra berfikir dan berdiskusi pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai mitra sebagaimana yang diamanahkan perundang-undangan, tentu ia memiliki bargaining power yang tinggi. Pemerintah/pemerintah daerah pada suatu kesempatan, misal, saat pembahasan APBN/D, membutuhkan parlemen untuk membahas dan memberikan persetujuannya. APBN/D tidak dapat digunakan kalau parlemen tidak memberikan persetujuan. Dengan bargaining power itu, anggota parlemen seharusnya memiliki daya kritis yang substantif dan sensitif terhadap persoalan masyakarat sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyakarat dapat dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di APBN/D untuk dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah.

Dengan kontrak sosial dan program yang jelas yang diajukan pada saat pencalonannya, masyarakat pun sebagai pemegang kedaulatan yang memberikan mandat kepada perwakilannya tentu pada kesempatan ini memiliki bargaining yang tinggi pula kepada sang calon. Masyarakat berhak mengajukan tawaran untuk program-program yang mereka butuhkan ataupun menyangga tawaran program yang diajukan sang calon.

Hasil dari kontrak sosial inilah yang menjadi tolok ukur laporan pertanggungjawbaan tersebut. Sebelumnya masyarakat harus membentuk tim penilai yang beranggotakan 3-10 orang tergantung jumlah anggota yang akan berpartisipasi dalam rapat publik tersebut. Tim penilai sebaiknya lebih dari satu orang agar penilaian lebih obyektif walaupun anggota parlemen yang akan melaporkan pertanggungjawabannya hanya satu orang. Tim penilai minimal terdiri dari unsur kepala desa/lurah, intelektual/akademisi, dan LSM. Untuk scope yang lebih besar seperti parlemen provinsi atau pusat, tim penilai minimal terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, intelektual/akademisi, dan LSM. Pembentukan tim penilai dilakukan dengan penunjukan langsung oleh masyarakat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan perwakilan unsur-unsur tersebut. Tim penilai juga dapat merumuskan tolok ukur penilaian jika kontrak sosial tidak ada.

Tim penilai melakukan notulensi saat rapat pertanggungjawaban digelar. Seluruh masukan, sanggahan, dan kritikan maupun jawaban dari anggota parlemen dalam rapat publik direkam sebagai bahan pertimbangan memberikan penilaian.

Tim penilai memberikan penilaiannya paling sedikit 14 hari kerja atau paling banyak 30 hari kerja setelah rapat pertanggungjawaban di gelar. Jumlah hari yang diberikan tergantung jumlah anggota yang akan diberikan penilaian. Nilai/rapor tim penilai dapat berupa angka atau huruf tergantung kemudahan penafsiran akan sebuah nilai. Nilai/rapor beserta rekomendasi tim penilai disampaikan ke partai politik, dan partai politik berkewajiban mempublikasikan ke media massa. Mekanisme yang sama untuk pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.

Ruang Lingkup dan Muatan Laporan

Ruang lingkup dan muatan dari laporan pertanggungjawaban itu sekurang-kurangnya mencakup 1) partisipasi di fraksi dan alat-alat kelengkapan parlemen; dan 2) pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi anggaran.

Pengelompokan seorang anggota parlemen dalam fraksi erat kaitannya dengan kesamaan visi dan ideologi partai, khususnya partai yang tergabung dalam fraksi gabungan, yaitu partai politik yang tidak mencukupi kursi minimal untuk membentuk fraksi sendiri.

Disetiap tingkat pembicaraan dalam hal pembentukan peraturan (undang-undang termasuk perda dan APBN/D) setiap suara atau hasil tingkatan pembicaraan yang dilakukan anggota, baik dalam kapasitasnya sebagai anggota atau personil alat-alat kelengkapan parlemen, suara-suara tersebut di himpun sebagai pandangan/pendapat fraksi.

Distribusi anggota parlemen di alat-alat kelengkapan parlemen atas rekomendasi ketua fraksi. Atas kesepakatan anggota fraksi, fraksi menempatkan anggotanya disetiap alat-alat kelengkapan parlemen kecuali unsur pimpinan, karena penempatan unsur pimpinan aturannya jelas. Lain dari itu, seperti komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan musyawarah, dan badan legislasi, atas rekomendasi ketua fraksi dalam rapat fraksi dengan mempertimbangkan minat, bakat dan kapasitas anggota fraksi.

Partisipasi di fraksi dan di alat-alat kelengkapan parlemen baik itu kapasitasnya sebagai pimpinan ataupun anggota, perlu menjadi muatan materi pertanggungjawaban juga. Partisipasi ini dapat menjadi pertimbangan partai politik dan masyarakat atas kinerja anggota parlemen sebagaimana tupoksi yang diberikan parlemen padanya. Selain itu, kontribusinya di fraksi ataupun di alat-alat kelengkapan baik secara lisan atupun tulisan yang mampu mewarnai kebijakan/keputusan parlemen kiranya perlu juga untuk disampaikan.

Yang dimaksud dengan partisipasi di fraksi dan alat-alat kelengkapan parlemen, dalam laporannya anggota dapat melist/mendaftar keterlibatannya disetiap kepengurusan di parlemen, termasuk di kepanitiaan ad hoc seperti panitia khusus.

Pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah poin yang paling penting menjadi bagian dari ruang lingkup dan muatan pertanggungjawaban. Peranannya di ketiga fungsi parlemen ini menjadi indikator keberhasilannya mengemban amanah rakyat atau tidak, karena ketiga fungsi inilah yang dilaksanakan dalam kerangka representasi.

Terhadap fungsi legislasi, penggunaan hak inisiatif mampukah diaktualisasikan dengan mengajukan rancangan uu/perda? Demikian pula fungsi anggaran, sejauhmana program atau kegiatan yang diusulkan termaktub dalam APBN/D? Ataupun fungsi pengawasan, dalam hal menerima aspirasi masyarakat, sudahkah ditindaklanjuti secara proporsional dan prosedur formal yang dipersyaratkan? Dan seterusnya.

Muatan materi dari ketiga fungsi parlemen itu diterjemahkan anggota parlemen dalam laporannya dengan memaparkan seberapa besar kontribusinya. Partisipasi di setiap rapat-rapat parlemen, baik itu pada saat pembahasan rancangan peraturan (UU/Perda), maupun pada saat rapat kerja/rapat dengar pendapat kiranya dilaporkan sejauhmana diterima menjadi kebijakan parlemen.

Demikian, mungkin sulit. Namun, jika kewajiban dalam bingkai konstitusional, maka anggota parlemen kita bukan saja pandai berargumen dalam saran dan kritiknya, tapi juga memiliki konsep disetiap saran dan kritiknya. (*)

Dipublikasi di Pendapat Pribadi | Tinggalkan komentar

Pilkada: Pemerintah Usulkan Pilkada Bupati/Walikota Dipilih DPRD

JAKARTA – Pemerintah mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD sedangkan penentuan gubernur tetap melalui pemilihan langsung lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar pemerintahan berjalan lebih efektif.
Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Djohermansyah Djohan mengatakan pemilihan langsung di tingkat provinsi akan membuat gubernur memiliki kewenangan koordinatif yang kuat. Melalui pemilihan gubernur secara langsung, ujarnya, tingkat representatif seorang gubernur juga akan semakin tinggi.

“Kita akan coba usulkan, bupati dan walikota cukup dipilih DPRD, sedangkan gubernur dipilih langsung,” ujarnya dalam diskusi bertema “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah” yang juga menghadirkan pembicara Anggota DPD, Dani Anwar dan pakar psikologi politik Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia.
Dia menambahkan selama ini banyak bupati dan walikota tidak patuh pada gubernur karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Djohermasyah, pemilihan gubernur secara langsung tidak banyak menggunakan anggaran karena jumlah gubernur hanya 33 orang. Sedangakn di sisi lain, pemerintah pusat juga akan mudah dalam melakukan pengawasan karena yang diawasi jumlahnya terbatas.
Pada bagian lain, untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan, Djohermansyah mengusulkan agar pemilihan langsung hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerahnya saja. Sedangkan wakilnya akan dipilih setelah terpilihnya kepala daerah dan bisa berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).
“Usulan pemerintah wakilnya berasal dari PNS yang diusulkan oleh Kepala Daerah terpilih dan akan dipilih oleh DPRD,” kata Djohermansyah. Djohermansyah menjelaskan soal wakil kepala daerah juga tidak harus selalu ada, apalagi kalau cakupan wilayahnya kecil.
Djohermansyah mengatakan tidak efektifnya jalan pemerintahan akibat kepala daerah dan wakilnya dari parpol terlihat dari 94% pasangan kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya. Akibat perpecahan itu, pembangunan tidak berjalan dengan baik.
“Data Mendagri dari 868 daerah yang akur hanya 52 pasangan saja. Selebihnya pecah kongsi. Jadi 94% kepala daerah pecah kongsi,” kata Djohermansyah.
Sementara Hamdi Muluk menjelaskan secara psikologis dua pimpinan dari parpol pasti akan pecah kongsi. Pasalnya, pasangan kepala daerah selama ini berpasangan dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ideologi kedua pimpinan tersebut sulit disatukan karena beda partai.
“Dipaksa kawin oleh parpol. Pacaran idiologis saja tidak pernah. Bahkan banyak secara idiologi saja tidak nyambung,” kata Hamdi. Namun atas usulan pemerintah agar yang dipilih hanya kepala daerahnya dan wakilnya dari PNS, dipastikan akan ditolak oleh parpol.
“Parpol pasti tak rela karena parpol tujuannya mencari kursi dan jabatan,” kata Hamdi.
(Sumber : SOLOPOS.COM, 13 Maret 2013)

Dipublikasi di Berita Media | Tinggalkan komentar

Wakil Kepala Daerah Diusulkan dari PNS

Wakil kepala daerah dalam setiap pilkada diusulkan berasala dari unsure Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut disampaikan sebagai salah satu antisipasi dari berbagai konflik yag kerap terjadi antara kepala daerah dengan wakilnya pasca pilkada berlangsung.
“Pecah kongsi di pilgub, pilgub, dan pilwalkot itu biasa karena pasangan itu dicalonkan oleh parpol yang berbeda, dan satunya mereka karena dipaksa oleh situasi dan kondisi politik yang memang pragmatis. Misalnya, karena kekurangan jumlah kursi DPRD sebagai syarat pencalonan dengan visi, misi, dan ideology politik yang berbeda pula,” kata Anggota Komite I DPD RI Dani Anwar di Jakarta, Rabu (13/3).
Karena itu perlu dibuat terobosan- terobosan baru dengan merevisi UU Pilkada misalnya pemenang pemilu legislative itu secara otomatis sebagai pemenang eksekutif, agar pada proses kesinambungan pembangunnan. Sebab, bagaimana pun bila tak bersesuaian jalan politiknya, maka pecah kongsi tak bisa di hindari.
“Apalagi terjadi dua komando dalam pemerintahan daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya, kubu-kubuan, maka inilah yang menghambat pembangunan di daerah,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan berharap RUU Pilkada dapat diselesaikan pada April 2014 mendatang. Menurutnya, isu-isu krusial yang muncul antara lain soal sitem pilkada, cara pemilihan antara satu paket dan nonpaket, syarat-syarat pencalonan kepala daerah tak boleh ada dinasti-keluarga, pilkada serentak, penyelesaian pilkada oleh MK atau MA, dana pilkada dari APBD atau APBN langsung.
“Khusus dana ini mengingat KPUD merupakan satu kesatuan dengan KPU Pusat, maka sebaiknya dari APBN,” kata Djoan. Pemerintah juga mengusulkan agar pilkada dilakukan dengan system mono eksekutif, yaitu hanya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, karena amanat konstisusi hanya pilpres yang langsung satu paket. Sejauh itu, wakil diperlukan hanya bagi daerah-daerah yang penduduknya padat, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan kota-kota besar, tak perlu wakil dan cukup dibanru oleh sekretaris daerah (Sekda).
“Yang berbeda dengan DPD hanya wakil itu ditunjuk oleh Kemendagri bukan oleh kepala daerah terpilih, untuk menghindari politisasi birokrasi. Dengan begitu, diharapkan bisa mengakhiri terjadinya pecah kongsi di pemerintah daerah,” kata Djohan.
Pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan tak ada jaminan seorang pasangan kepala daerah tak akan pecah kongsi. Baik dari satu parpol maupun berbeda parpol, karena pada prinsipnya setiap orang mempunyai kepentingan dan ideology politik yang berbeda pula.
“Itu sudah terjadi sejak masa Bung Karno dan Bung Hatta, SBY-JK dan lain-lain, yang terbukti pecah kongsi di tengah atau akhir jabatan. Parpol pun pasti menolak PNS menjadi wakil kepala daerah,” ujarnya.
(Sumber : Jurnal Nasional, 14 Maret 2013)

Dipublikasi di Berita Media | Tinggalkan komentar

Jabatan Eselon III dan IV Dihapus

“Kita mulai memindahkan orientasi struktural menjadi fungsional dengan memangkas eselon III dan IV,” kata Eko Prasojo di Jakarta, Senin (11/3).

Dalam pemangkasan tersebut, ada beberapa hal yang harus siap dan menjadi tolok ukur di antaranya angka kredit, pola karier, dan lain-lain. Diakui Eko Prasojo, kalau saat ini tunjangan fungsional masih lebih rendah dibanding jabatan struktural. Akibatnya, jabatan struktural menjadi rebutan, karena tunjangannya banyak. Karena itu, tunjangan fungsional harus ditingkatkan.

“Nanti akan kita buat tunjangan fungsional setara struktural, sehingga PNS tidak terpaku pada jabatan struktural saja,” ujarnya.

Untuk jabatan struktural, lanjut guru besar UI ini, sejalan dengan muatan dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana untuk jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Sedangkan jabatan lainnya berbasis fungsi.

“Untuk jabatan seperti Kepala Kantor, Camat tidak dihapuskan. Sedangkan jabatan seperti perencana, auditor, dan analis kebijakan masuk ke dalam jabatan fungsional,” tambahnya.

Agar PNS tidak kaget dengan pemangkasan jabatan ini, akan dilakukan secara selektif dan bertahap. Pemangkasan jabatan eselon III dan IV dilakukan sampai 2014. Ini terus berlanjut pada 2015 sampai 2017. “Diharapkan dalam lima tahun penghapusan jabatan eselon III dan IV sudah selesai,” ucapnya.(esy/jpnn)
Sumber :Fajar (kemendagri.go.id)

Dipublikasi di Berita Media | Tinggalkan komentar